Cara Pengajuan NISN 2013

Cara Pengajuan NISN 2013

Deni Demian Renovtri    04.07    Comment   

Formulir NISN

Formulir A.1 - Pengajuan NISN Baru

Download : XLS   PDF

Pedoman Pengisian Formulir A 1 ( Pengajuan NISN baru ) I.Umum: 1. Pilih Jenjang diisi dengan jenjang sekolah anak tersebut 2. Nama Kab/Kota diisi dengan nama kabupaten/kota sekolah berada 3. Nama Provinsi diisi dengan nama provinsi sekolah berada 4. Tanggal Pengajuan diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun pengajuan 5. NPSN diisi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional dimana siswa tersebut terdaftar/aktif disekolah yang sekarang, lengkapi kolom NPSN sampai ke siswa urutan terakhir. 6. Nama Sekolah diisi dimana siswa tersebut terdaftar/aktif disekolah yang sekarang 7. Nama siswa diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam akta kelahiran atau ijazah 8. Tempat lahir diisi sesuai yang tertera pada akta kelahiran 9. Tanggal lahir diisi sesuai yang tertera pada akta kelahiran 10. Jenis Kelamin diisi dengan angka : 1. Laki-laki 2. Perempuan 11. Agama diisi dengan angka : 1 = Islam 2 = Kristen 3 = Katholik 4 = Hindu 5 = Budha 6 = Konghu-chu 7 = lain-lain / Kepercayaan 12. Alamat diisi dengan alamat tempat tinggal siswa sekarang 13. Tingkat diisi dengan kelas/rombongan belajar siswa di sekolah 14. Nama ibu kandung diisi sesuai dengan akta kelahiran (tanpa gelar/jabatan) II. Khusus: Form A1 yang sudah diisi, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan distempel File yang dikirim lewat email : MS Excell 97-2003 Workbook (xls) File PDF ( hasil scan dari file excel yang sudah di print dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan distempel) Tidak berformat Rar/Zip Nama file disimpan atau Save as dengan nama : Nomor NPSN-Namasekolah Contoh : 12345678-SDN Gotong Royong Penulisan nama siswa tidak menggunakan tanda baca ( ’, - , ) dan tidak boleh disingkat Penulisan Tanggal lahir menggunakan format YYYY-MM-DD Contoh : 1991-03-16 Penulisan Agama dan Jenis Kelamin menggunakan angka Penulisan Tingkat/Kelas menggunakan angka bukan romawi ( Misal 1,2, ..., 12) Dinas kab/kota yang mengkoordinir pengajuan NISN melampirkan surat keterangan pengajuan NISN yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan setempat dan distempel (hasil scan dalam bentuk file pdf)

Kemdikbud ini Tentang Nomor Induk Siswa Nasional

Kemdikbud ini Tentang Nomor Induk Siswa Nasional

Deni Demian Renovtri    03.42    Comment   

Jakarta --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan klarifikasi surat pembaca dari orangtua murid di Bekasi, Jawa Barat. Surat pembaca tersebut dimuat pada harian Media Indonesia, Selasa, 23 Juli 2013, dengan judul ”Ada Apa dengan NISN dan Kemendikbud”.

Seperti diberitakan indeks berita kemdikbud.go.id, orangtua murid tersebut, mempertanyakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) anaknya yang bersekolah di SDIT Al-Fath Cibitung. Sampai saat ini anaknya dan teman-teman anaknya yang lulus kelas 6 belum memperoleh NISN. Menurutnya, pihak sekolah sudah berusaha maksimal mengurusnya, tetapi sampai saat ini tidak berhasil.

Menanggapi surat pembaca tersebut, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, menyatakan telah mengecek permohonan NISN dari SDIT Al Fath Cibitung Bekasi, namun permohonan tersebut tidak ada dalam data pengajuan NISN di Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP). Sedangkan di dalam surat pembaca tidak dijelaskan apakah pihak sekolah SDIT Al Fath Cibitung Bekasi mengurus permohonan NISN melalui surat elektronik (email) atau datang langsung ke PDSP dan kapan hal tersebut dilakukan.

Pengajuan NISN dari sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dikirimkan melalui email akan mendapatkan balasan sebagai informasi apakah data yang diterima oleh PDSP sudah sesuai dengan format isian yang disyaratkan. Sedangkan untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN), pengajuan NISN untuk siswa kelas 6, 9 dan 12 mendapat prioritas dan diselesaikan maksimum dalam waktu satu minggu.

PDSP hanya mengaktifkan alamat email satu pintu yaitu pdsp@kemdiknas.go.id. Sejak bulan Januari 2013 pengajuan NISN yang melalui email tersebut menggunakan formulir A1 yang dapat diunduh melalui web http://nisn.data.kemdikbud.go.id. Informasi tentang pengajuan NISN yang sudah diproses dapat diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah melalui laman http://refsp.data.kemdikbud.go.id pada menu Data Peserta Didik, data pengajuan yang dapat dicari berdasarkan wilayah dan satuan pendidikan. Untuk informasi individu siswa, dapat diperoleh dengan melakukan pencarian melalui alamat http://nisn.data.kemdiknas.go.id berdasarkan NISN atau berdasarkan nama dan tempat tinggal lahir siswa.

Kepala PIH Ibnu Hamad juga menjelaskan, untuk pengajuan NISN, sekolah harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Berdasarkan Data Referensi Satuan Pendidikan yang ada di PDSP, SDIT Al Fath Cibitung memiliki NPSN 69757386 yang merupakan sekolah baru dengan nomor SK pendirian 504.15/076-III/SK-SD/BPPT/2011. Berdasarkan informasi tersebut SDIT Al Fath Cibitung memiliki siswa kelas tertinggi adalah kelas 3 pada tahun 2013.

Berdasarkan Surat Edaran dari PDSP tanggal 29 Mei 2013, Nomor 9889/P3/LL/2013 Perihal Pengelolaan NISN, untuk mendukung sistem pendataan yang terintegrasi, mekanisme penomoran NISN tidak lagi langsung melalui PDSP, tetapi melalui mekanisme Pendataan Individu Peserta Didik dengan menggunakan aplikasi Info Pendataan Dikdas (Dapodik) melalui operator sekolah. Untuk informasi terkait NISN, masyarakat dapat menghubungi help desk NISN melalui dua jalur telepon, yaitu 021-57905777 dan 021-57904804. (DM)

Formasi Tes CPNS 2013 untuk 561 Honorer Tabalong

Formasi Tes CPNS 2013 untuk 561 Honorer Tabalong

Deni Demian Renovtri    05.41    Comment   

TANJUNG - Bagi yang ingin menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Tabalong, diharapkan segara menyiapkan diri. Pasalnya, seminggu setelah lebaran Idul Fitri, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat akan mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Ada sebanyak 76 formasi yang disediakan. Masing-masing 55 persen dari jumlah formasi itu menerima tenaga pendidikan, 35 persen tenaga kesehatan dan sisanya 10 persen teknis umum.

Kepala BKD Kabupaten Tabalong Ahmad Rizali Noor Senin (29/7) kemarin menjelaskan, hanya saja untuk rinciannya pelaksanaanya belum bisa diberitahukan, karena semua yang mengatur adalah pemerintah pusat. BKD setempat hanya sebagai pembantu melayani pihak pusat. "Kami tidak tahu waktu pelaksanaanya. Yang kami tahu jumlah formasinya dan kapan pengumuman diumumkan," sebutnya. 

Dia memberitahukan, kemungkinan tesnya sendiri bersamaan dengan tes honorer yang masuk seleksi administrasi sebelumnya. Hanya saja, itu pun juga tidak diketahui kapan. "Ada 561 orang honorer yang dites tahun ini. Itu kategori satu dan dua. Kemungkinan jadwalnya disamakan," ujarnya. 

Kebijakan penerimaan PNS kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu dengan sistem zero toleransi atau tidak ada toleransi bagi pelamar. Maksudnya adalah penerimaan yang objektif, transparan, bebas KKN (kolusi korupsi dan nepotisme) dan tidak dipungut biaya. "Penerimaan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pemkab," sebutnya.

Zero toleransi ini untuk menjaga kepercayaan pelamar dan masyarakat. Tapi, tidak hanya kebijakan yang menumbuhkan kepercayaan pelamar, soal tes yang dibawa langsung panitia pusat ke daerah, sehingga tidak mungkin ada kecurangan disebutkan menjadi penentu perolehan pegawai yang tepat sasaran.

"Kalau soal diserahkan ke daerah kemungkinan ada kecurangan. Tapi, kalau dibawa panitia pusat langsung, orang pusat tidak punya kepentingan di daerah, jadi tidak curang tesnya," jelasnya.

Selain itu, Rizali juga memberitahukan tesnya dibagi dua macam. Pengetahuan umum dan pengetahuan bidang kerja sesuai ijazah yang disodorkan. Dengan begitu, didapatkan pegawai yang sesuai ketentuan bidang kerja.

Untuk tes pengetahuan umum kemungkinan menggunakan tes tertulis berupa pilihan ganda, yang soalnya dari pusat. Sedangkan tes bidang kerja bisa dilakukan Pemkab Tabalong. Itu pun disesuaikan dengan bidang kerja yang dibutuhkan. (ibn/by/ram)

Sumber : Radar Banjarmasin

Balangan CPNS 2013 di Dominasi Guru dan Medis

Balangan CPNS 2013 di Dominasi Guru dan Medis

Deni Demian Renovtri    21.10    Comment   

Kabar gembira datang bagi warga Bumi Sanggam. Setelah menunggu dengan harap-harap cemas, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Balangan akhirnya mendapat persetujuan prinsip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Republik Indonesia, terkait jatah formasi CPNS tahun 2013 untuk Balangan.

"Informasi mengenai jatah CPNS ini, baru saja kita terima kemarin. Dari 59 formasi yang kita ajukan, yang disetujui Menpan hanya 42 formasi saja," ujar H Rahmi, Kasubid Formasi Mutasi dan Promosi, BKD Kabupaten Balangan kepada Radar Banjarmasin Kamis (25/7) kemarin.

Dari 42 orang jatah CPNS yang didapat kata dia, terbagi menjadi tiga jenis, yakni 55 persen untuk tenaga pendidik, 35 persen untuk tenaga kesehatan dan 10 persen untuk tenaga teknis strategis.

Dijelaskan Rahmi, untuk tenaga pendidik, berdasarkan arahan dari pusat, akan difokuskan ke guru Seni Rupa, Kewirausahaan dan Desain Grafis guna menyiapkan anak didik dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan kerakyatan.

Meski begitu lanjutnya, pihaknya akan mencoba untuk memohon kebijakan dari pemerintah pusat dalam perubahan formasi guru ini. Karena menurutnya, ada tenaga pendidik mata pelajaran lain yang lebih dibutuhkan di dunia pendidikan Balangan selain tiga formasi itu, yakni guru Bimbingan Konseling, Olahraga dan Agama.

"Tiga jenis formasi tenaga guru yang berdasarkan arahan pemerintah pusat itu tentu saja tetap kita prioritaskan. Tapi sekedar untuk diketahui, tenaga pendidik yang kita perlukan di bidang itu hanya sekitar satu atau dua orang saja lagi, karena sekolahnya pun cuma ada satu," tuturnya.

"Kita akan mengkoordinasikan hal ini ke pusat, semoga usulan kita ini diterima. Kepastian masalah ini akan kita ketahui pada awal September nanti," tambahnya.

Sementara itu, untuk tenaga kesehatan lanjutnya, akan mencakup semua tenaga medis dan paramedis yang diperlukan, seperti dokter umum, anastesi, gigi, perawat, bidan dan lainnya. Sedangkan untuk formasi tenaga teknis, pihaknya lebih mengarahkan kepada penyuluh KB, instruktur mesin dan elektro. (why/by/ram)

Radar Banjarmasin

Honorer K1 akan ikut Tes K2, Tidak Semuanya !

Honorer K1 akan ikut Tes K2, Tidak Semuanya !

Deni Demian Renovtri    12.04    Comment   

Sebanyak 18.714 honorer kategori satu (K1) saat ini tengah diverifikasi validasi (verval) maupun diperiksa tim quality assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski masih berjalan, namun banyak kasus yang ditemukan di lapangan kalau honorer K1 tidak sesuai ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

"Temuan tim QA, banyak yang masa kerja honorer K1-nya terputus atau tidak bekerja terus menerus selama setahun. Sementara persyaratan utama adalah selain digaji dari APBN/APBD, juga masa kerjanya minimal satu tahun secara terus menerus," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Senin (7/1).

Hasil temuan tim QA ini berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Di mana banyak di antaranya yang dokumennya (SK pengangkatan, masa kerja) tidak sesuai ketentuan MenPAN RB.

"BKN dan BPKP tidak hanya melihat sejarah tenaga honorer sebagai dasar memutuskan honorer K1 itu memenuhi kriteria maupun tidak memenuhi kriteria. Tapi juga berdasarkan bukti otentik (dokumen) yang bersangkutan," jelasnya.

Terhadap honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria ini, lanjut Tumpak, ada yang otomatis masuk ke kategori dua (K2). Ada juga yang tidak bisa masuk K2 karena alasan masa kerjanyanya terputus.

"Meski dia bekerja di bawah tahun 2005, sumber gajinya dari APBN/APBD, tapi karena dalam setahun itu ada satu atau dua bulan yang bersangkutan tidak bekerja lagi (berhenti), maka honorer bersangkutan tidak dimasukkan ke K2. Itu artinya bila ingin menjadi CPNS harus ikut jalur umum," tandasnya.(esy/jpnn)

dikutip dari
http://apitprayitno.blogspot.com/2013/01/tidak-semua-honorer-k1-masuk-menjadi-k2.html

Implementasi Mandiri Kurikulum 2013

Implementasi Mandiri Kurikulum 2013

Deni Demian Renovtri    08.37    Comment   

Implementasi mandiri Kurikulum 2013 merupakan kesempatan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang tidak termasuk dalam sekolah sasaran untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 ini, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 secara mandiri di bawah koordinasi dinas pendidikan setempat. Aturan tentang implementasi mandiri tersebut tertuang dalam surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0128/MPK/KR/2013, tanggal 5 Juni 2013, tentang Implementasi Kurikulum 2013.
Dalam surat tersebut diatur bahwa terkait implementasi mandiri Kurikulum 2013, dinas pendidikan dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Mendaftarkan sekolah-sekolah yang berminat. Dalam pendaftaran harap diperhatikan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, misalnya ketersediaan guru, akreditasi, dan waktu persiapan yang memadai;
2. Menyediakan anggaran untuk pengadaan buku bagi sejumlah siswa dan guru sesuai dengan jumlah buku yang harus disiapkan menurut jenjang pendidikan. Buku sudah harus siap pada awal Tahun Pelajaran 2013/2014;
3. Menyiapkan guru untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Kemdikbud;
4. Menyelenggarakan pelatihan guru secara mandiri dengan anggaran sendiri dan berkoordinasi dengan Kemdikbud untuk menyediakan instruktur yang diperlukan.

Tjipto Sumadi, Ketua Unit Implementasi Kurikulum Pusat mengatakan bahwa dari banyak surat pengajuan implementasi mandiri, sampai hari ini Senin (22/7), hanya satu provinsi yaitu Kalimantan Timur, dan 14 kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan proses persiapan implementasi mandiri Kurikulum 2013.
Salah satu persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan tersebut adalah surat pernyataan kesediaan menyediakan buku bagi guru dan siswa sasaran secara gratis. "Bagi sekolah negeri, surat pernyataan tersebut dibuat oleh Dinas Pendidikan, sedangkan untuk sekolah swasta surat ditandatangani yayasan," ujar Tjipto di kantornya, Gedung A Kemdikbud, hari ini Senin (22/7).
Setelah persyaratan-persyaratan terpenuhi, dan secara resmi mendapat persetujuan dari Kemdikbud, pelatihan guru sasaran dan pemesanan buku ke percetakan dapat dilaksanakan. Pelatihan guru sasaran dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK dan PMP) di bawah koordinasi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan. (NW) index berita http://kemdikbud.go.id

Oktober Seleksi CPNS, Sistem Computer Assisted Test

Oktober Seleksi CPNS, Sistem Computer Assisted Test

Deni Demian Renovtri    23.09    Comment   

Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) cukup banyak ditunggu oleh masyarakat. Sebanyak 60.000 PNS baru akan disaring tahun ini oleh pemerintah.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN) Eko Prasojo mengatakan, seleksi akan dimulai pada Oktober 2013 nanti.
“Seleksi pelamar umum dilakukan pada Oktober 2013,” kata Eko kepada detikFinance, Jumat (12/7/2013).
Ditambahkan Eko, untuk pertama kalinya sistem perekrutan CPNS akan menggunakan proses baru yang lebih canggih. “Sistem yang digunakan dalam proses tersebut yakni sistem baru Computer Assisted Test (CAT),” ungkap Eko.
Program CAT ini nantinya para peserta yang mengikuti test CPNS tersebut menerima soal secara on-line, kemudian yang bersangkutan langsung menjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Kemudian secara langsung, jawaban yang diberikan oleh peserta test CPNS/CASN tersebut akan langsung masuk ke server atau database pusat dan dikumpulkan disana.
Dengan sistem ujian yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) tersebut, setiap peserta test CPNS akan langsung mengetahui skor atau nilai hasil ujian mereka setelah mereka selesai mengerjakan soal-soal test tersebut.
“Diharapkan dengan sistem ini akan objektif dan menghilangkan KKN,” kata Eko.
Sistem tes seperti ini juga tidak bisa direkayasa sebab sistem komputer yang akan langsung memeriksa jawaban tiap peserta. “Meski tesnya tidak serentak, tapi setiap soal dijamin berbeda antarpeserta. Apalagi kita sudah punya bank soal yang memuat hingga puluhan ribu soal,” ujarnya.
Penerapan sistem CAT, merupakan salah satu target sembilan percepatan reformasi birokrasi untuk bidang SDM aparatur. Ada yang hal yang difokuskan dalam reformasi bidang SDM, yaitu kinerja pegawai, promosi secara terbuka, dan rekrutmen. (dru/dnl)
sumber : detik.com

Siswa Miskin di Tabalong Masih Ribuan

Siswa Miskin di Tabalong Masih Ribuan

Deni Demian Renovtri    22.45    Comment   

Tanjung, Meskin dikenal sebagai salah satu daerah lumbung energi di Indonesia, namun Kabupaten Tabalong masih memiliki siswa miskin yang jumlahnya cukup banyak. Tak hanya ratusan orang tapi ribuan

Menurut Laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong jumlah siswa miskin terdata sebanyak 1.628 siswa sekolah dasar (SD) dan 280 orang siswa sekolah menengah pertama (SMP) sederajat.

Pemerintah Kabupaten Tabalong sendiri sudah menetapkan pendidikan gratis dua belas tahun melalui dana bantuan sekolah (BOS). Pendidikan jenjang SD dab SMP didanai anggaran pendapatan belanja negara (APBN), pendidikan selanjtnya dibiayai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tabalong. Tapi BOS belum optimal, karena siswa miskin masih terbebani biaya pembelian buku, seragam dan alat tulis.

Pun begitu, siswa tersebut kini sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan siswa miskin (BSM) tahap 1 tahun anggaran 2013 , sesuai dengan urat Kemendikbud ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong , 8 dan 9 April 2013 lalu.

Dalam surat itu disebutkan setiap siswa mendapatkan dana melalui online di Kantor POS setempat sebsar Rp 180.000,- hingga Rp 550.000,-. Untuk mencairkannya, siswa wajib membawa fotocopy rapor yang ada identitas siswa, surat keterangan miskin dari kepala sekolah dan berkas lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong H.Erwan ketika dikonfirmasi mengatakan , untuk menentukan siswa miskin tersebut harus ada keterangan miskin dari desa atau kelurahan. Berikut guru juga mensurvei. Biasanya siswa miskin itu juga dilihat dari pakaian seragam dan sepatunya. Kelihatan usang, katanya kepada wartawan di kantornya.

Dengan bantuan itu, Erwan menjelaskan harapannya agar siswa tidak terancam putus sekolah , meski sudah di gratiskan. Karena siswa masih harus membeli seragam, tas dan alat tulis sendiri. Bantuan itu diupayakan supaya siswa bisa membeli alat tulis seragam dan tas, sebutnya.

sumber:

http://humas.tabalongkab.go.id/?p=772#more-772

Guru Belum Sarjana, 2015 akan dijadikan Tenaga Administrasi

Guru Belum Sarjana, 2015 akan dijadikan Tenaga Administrasi

Deni Demian Renovtri    09.08    Comment   

JAKARTA - Peringatan keras bagi guru yang belum bergelar sarjana. Jika sampai 2015 nanti belum mengantongi ijazah S1 atau D4, guru bersangkutan dilarang mengajar. Posisinya langsung diturunkan menjadi pegawai administrasi atau non-guru lainnya.

Kewajiban guru berijazah sarjana atau diploma IV itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang itu, pemerintah diberi tugas meningkatkan kualifikasi guru yang belum sarjana selama sepuluh tahun. Dengan demikian, deadline pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru jatuh pada 2015 nanti.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidan Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, aturan kualifikasi pendidikan guru minimal sarjana atau diploma IV itu berlaku tegas. "Jika pada 2015 nanti masih ada guru yang belum sarjana, ya tidak boleh mengajar," tegas mantan rektor Universitas Andalas (Unand) Padang itu, Kamis (25/7).

Guru yang tidak boleh lagi mengajar karena belum sarjana tadi tidak serta merta dikeluarkan atau kena PHK (pemutusan hubungan kerja) dari sekolahnya. Tetapi, guru tadi masih bisa bekerja sebagai tenaga administrasi atau tenaga non-guru lainnya.

Musliar mengakui jumlah guru yang sudah mengajar (guru dalam jabatan) tetapi belum berijazah S1 atau Diploma IV masih banyak. "Jumlah pastinya saya tidak hafal. Tetapi banyak," kata dia.

Musliar menolak bahwa Kemendikbud dicap gagal dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang belum sarjana tadi. Dia menuturkan, selama ini Kemendikbud sudah mengalokasikan beasiswa atau sumbangan dana pendidikan bagi guru yang ingin melanjutkan studi sarjana atau diploma IV. Tetapi kenyataannya, serapan alokasi beasiswa ini sangat rendah.

Menurut Musliar, rendahnya serapan alokasi beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan itu disebabkan dari pihak guru sendiri yang tidak mendaftar. "Kemendikbud menyediakan anggarannya. Tidak bisa memaksakan jika guru tidak berniat mengambilnya," ujarnya.

Dia berharap pada tahun ini dan 2014 nanti serapan beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan bagi para guru bisa tinggi. Apalagi setelah keluar warning bahwa guru dilarang mengajar jika belum berijazah S1 atau D-IV.

Terpisah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mencatat, hingga akhir 2013 jumlah guru yang belum sarjana atau D-IV mencapai 1.034.080 orang. "Memang benar pemerintah memberi waktu hingga akhir 2015 agar memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen," ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja.

Terkait urusan kepangkatan, Setiawan mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 16/1994 dan Keputusan Presiden 87/1999, untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional (termasuk guru) dengan pendidikan tertinggi D-III maka kenaikan pangkatnya hanya sampai III/d. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB 16/2009 dinyatakan bahwa guru yang pendidikannya belum sarjana, maka kenaikan pangkatnya tidak dapat melebihi III/d. "Kecuali saat mereka ditetapkan, Permenpan ini sudah di atas III/d, dengan catatan tidak dapat naik pangkat lagi," katanya.(wan/jppn)

Kabupaten Pulau Morotai Punya Jatah CPNS 2013 Terbanyak

Kabupaten Pulau Morotai Punya Jatah CPNS 2013 Terbanyak

Deni Demian Renovtri    08.31    Comment   

SOFIFI - Kabupaten Pulau Morotai menjadi daerah di Maluku Utara yang paling banyak mendapat alokasi kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) tahun 2013 ini. Kabupaten di ujung Utara Maluku Utara ini mendapatkan alokasi kuota sebanyak 357 kursi.
Setelah Morotai, Kabupaten Halmahera Timur berada di urutan kedua dengan alokasi kuota CPNS sebanyak 145 kursi. Menyusul kemudian Kabupaten Halmahera Tengah dengan alokasi CPNS 111 kursi, kemudian Kota Tidore Kepulauan dengan kuota 50 kursi.Pemda provinsi sendiri hanya mendapatkan alokasi sebanyak 49 kursi dari 400 kursi yang diusulkan. Kabupaten Halmahera Barat yang mendapat alokasi 40 kursi CPNS berada di urutan keenam dan dikunci Kota Ternate yang mendapatkan alokasi 30 kursi. Dengan demikian total alokasi kursi CPNS untuk Maluku Utara sebanyak 782 kursi.
Kota Ternate sendiri sempat diragukan kemampuannya merekrut CPNS karena persoalan kemampuan keuangan daerah terutama anggaran belanja pegawai untuk membiayainya. Apalagi kasus terkini adalah belum terbayarnya rapel selisih kenaikan gaji PNS Pemkot Ternate meski anggaran yang telah diplot sebagai belanja pegawai dalam APBD justru dialihkan untuk kegiatan belanja pembangunan.   "Kouta ini masih bersifat sementara apakah akan mengalami pengurangan atau penambahan belum diketahui," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut, Umar Yunus seperti diberitakan Maput Post (Grup JPNN).
Sebagaimana diketahui, Kemen PAN RB memberikan lampu hijau untuk tujuh pemerintah daerah di Maluku Utara untuk melakukan rekrutmen CPNS tahun 2013 ini. Kuota ini disetujui berdasarkan usulan analisis jabatan yang disampaikan masing-masing pemda.Umar mengungkapkan, dari 33 provinsi di Indonesia, hanya 20 provinsi yang diberikan kouta CPNS tahun ini, salah satunya Maluku Utara.  "Morotai mendapatkan kuota  terbanyak sebab Morotai berada di perbatasan sehingga lebih diprioritaskan," ungkapnya.Umar juga mengungkapkan, untuk formasi tenaga yang diterima khusus provinsi diprioritaskan pada tenaga kesehatan dan guru. Sedangkan kabupaten kota umumnya formasi yang dibutuhkan adalah guru."Kouta yang diberikan ini berdasarkan kebutuhan daerah, selain disesuaikan dengan anggaran belanja pegawai dan belanja publik," ungkapnya.
Umar sendiri belum bisa memastikan kapan pelaksanaan seleksi CPNS akan digelar. "Kemungkinan besar (seleksi) digelar September. Tapi tanggalnya belum bisa dipastikan," pungkasnya. (cr-07/sad)Kuota CPNS se Maluku UtaraMorotai      357
Haltim        145
Halteng     111
Tikep          50
Provinsi     49
Halbar       40
Ternate      30
Total          782Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/07/24/183325/Jatah-Terbanyak-357-Kursi-CPNS-

Tabalong Rekrut CPNS 2013 Jalur Umum 76 Orang

Tabalong Rekrut CPNS 2013 Jalur Umum 76 Orang

Deni Demian Renovtri    08.15    Comment   

Pada penerimaan CPNS 2013, yang di bagi dua bagian melewati tes honorer K2 dan tes jalur umum.
pada tes CPNS Jalur Umum 2013 yang rencana pendaftaran pada bulan september sementara tes akan dilaksanakan pada bulan oktober 2013.
Kabupaten Tabalong sendiri lewat Kasubid Kepegawaian BKD Tabalong telah mengumumkan jumlah CPNS yang bakal di rekrut melewati Jalur Umum tahun ini, berikuta laporan yang bisa pihaka KKG sampaikan.

Jumlah Penerimaan CPNS Kabupaten Tabalong 76 Orang
dengan rincian sbb:

-Pendidik/Guru (42 orang) berbagai tingkatan
- Kesehatan D3 Perawat (6 orang)
-Kesehatan S1 (2 orang) ditempatkan di Puskesmas Haruai dan Muara Uya
-Kesehatan Bidan (4 orang)
-Kesehatan (dokter, farmasi, farmasi apoteker,analisis,kesling,SKM dll (20 orang)
-Tenaga lainnya (tekhnik 7 orang)

berikut berita sementara yang bisa kami sampaikan, untuk rincian tenaga guru dan lainnya masih belum pihak kami terima info detilnya, semoga bermanfaat dan rajin-rajin belajar ya..
regards KKG Rayon 1 Jaro

Lelang Jabatan Kepala Sekolah

Lelang Jabatan Kepala Sekolah

Deni Demian Renovtri    07.59    Comment   

JAKARTA – Setelah menggelar promosi terbuka atau yang lebih dikenal dengan lelang Jabatan bagi lurah dan camat, dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta akan menggelar hal serupa untuk kepala sekolah, baik SD, SMP SMA, maupun SMK negeri. Untuk itu para guru yang memenuhi persyaratan serta kepala sekolah diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi rencana tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Made Karmayoga mengatakan, lelang jabatan di DKI Jakarta akan dilakukan untuk jabatan-jabatan pimpinan di setiap level, seperti Kepala Puskesmas, Kepala RSUD dan lain-lain. “Untuk kepala sekolah, akan kami laksanakan pada bulan Oktober nanti,” ujar Made di ruang kerjanya pekan lalu.

Dikatakan, lelang jabatan untuk kepala sekolah dinilai penting dan memberikan dampak yang luas dalam reformasi birokrasi di bidang kepegawaian. Pasalnya, sekolah negeri di Jakarta jumlahnya lebih dari 2.700. SMA sebanyak 116, SMK ada 60, SMP sebanyak 319, dan jumlah SD 2.239. “Dari segi jumlah gaungnya cukup kuat, namun risikonya dapat diminimalisir,” ujarnya.

Pasalnya, lanjut Made Yoga, untuk jabatan kepala sekolah hanya bisa diikuti oleh PNS yang berprofesi guru. Sedangkan jabatan kepala sekolah, merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada guru. Kepala sekolah bukan manajer perusahaan, tapi pembimbing dan pengayom bagi guru-guru.  “Kepala sekolah adalah jabatan fungsional. Jadi kalau seseorang yang saat ini menjabat kepala sekolah, kemudian setelah mengikuti lelang jabatan dia tidak lolos, dia bisa kembali menjadi guru,” ujarnya.

Lain halnya dengan lelang jabatan lurah dan camat yang telah berlangsung sebelumnya. Salah satu dampak terberat pasca lelang adalah menempatkan para mantan lurah dan  camat, yang masuk kategori belum memenuhi syarat (BMS). Ada 14 camat definitif dan 49 lurah difinitif yang yang harus dicarikan jabatan baru yang selevel. “Jabatan mereka tidak bisa diturunkan atau demosi, tetapi harus ditempatkan pada jabatan structural yang selevel,” ujar Made.

Menurut mantan Kepala Bapedal DKI Jakarta ini, saat ini para mantan lurah dan camat dimaksud sudah dimutasikan, sehingga tidak perlu berurusan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). (ags/HUMAS MENPANRB)

Honorer Setelah 2005, Tidak Memiliki Kesempatan Diangkat CPNS

Honorer Setelah 2005, Tidak Memiliki Kesempatan Diangkat CPNS

Deni Demian Renovtri    00.42    Comment   

Jakarta-Humas BKN, Permasalahan guru honorer masih menjadi pilihan pokok bahasan utama Kunjungan Kerja (Kunker) para wakil rakyat daerah ke Badan Kepegawian Negara. Seperti halnya segenap pimpinan dan anggota Komisi DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kamis (8/11) juga berkonsultasi tentang permasalahan guru honorer dan tindak lanjut pengangkatan tenaga honorer di daerahnya. Kunker tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat di Ruang Mawar, Gd. I Lt. 1 kantor pusat BKN Jakarta. Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat (kanan) dan Pimpinan DPRD Kab. Tobasa memimpin Audiensi konsultasi BKN-DPD Kab. Tobasa. Terkait permasalahan guru honorer daerah dan pengangkatan tenaga honorer, Tumpak Hutabarat menerangkan bahwa tenaga honorer K1 akan disiapkan formasi tahun ini. Sementara  untuk semua tenaga honorer yang baru aktif bekerja setelah tahun 2005, Tumpak Hutabarat menegaskan  bahwa sesuai regulasi pemerintah mereka tidak memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS. Audiensi konsultasi BKN-DPD Kab. Tobasa. Selain berkonsultasi tentang tenaga honorer, DPRD Kab Tobasa juga berkonsultasi tentang permasalahan kepegawaian lainnya seperti proses pengadaaan CPNSD pasca-moratorium, BUP PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural hingga pemberhentian sebagai PNS.(Denis/Subali)  Sumber http://bkn.go.id/in/berita/2155-honorer-setelah-2005-tidak-memiliki-kesempatan-diangkat-cpns.html

Guru Selalu Jadi Prioritas Utama dalam Penerimaan CPNS

Guru Selalu Jadi Prioritas Utama dalam Penerimaan CPNS

Deni Demian Renovtri    00.20    Comment   

JAKARTA - Pemerintah dalam setiap tahun memprioritaskan formasi guru dalam rekruitmen CPNSyang jumlahnya sekitar  50% CPNS. “Baik pada masa motarium atau tidak, formasi guru selalu berkisar antara 40% s/d 50%.  Bahkan untuk daerah yang belanja pegawainya di atas 50%, jika formasi untuk guru, tetap akan kami berikan," ujar Menteri PANRB Azwar Abubabakar dalam pengarahannya pada kongres ke XXI PGRI, di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, (01/07).

Menteri menambahkan, dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), profesi guru juga dimungkinkan untuk promosi. Bisa sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau jabatan struktural di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  "UU ASN, prmosi jabatan tidak akan lagi didasari suka atau tidak suka Bupati atau Walikota," tambahnya. (sgt/HUMASMENPANRB)

Skema Seleksi CPNS dalam Lima Bentuk

Skema Seleksi CPNS dalam Lima Bentuk

Deni Demian Renovtri    00.15    Comment   

JAKARTA - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ada  lima skema seleksi CPNS tahun 2013 ini.  Pertama, seleksi tenaga honorer kategori 2, seleksi pelamar umum, formasi khusus untuk dokter, seleksi untuk tenaga ahli tertentu yang tidak ada di lingkungan PNS, dan seleksi calon siswa ikatan dinas.

Dari lima sistem itu, seleksi honorer K2 mendapat perhatian yang cukup serius dari lebih dari seribu peserta rakor Kebijakan seleksi CPNS 2013 di di Balai Kartini di Balai Kartini, Kamis (18/07).

Dalam rakornas ini diikuti oleh perwakilan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan instansi pengelola kepegawaian se-Indonesia itu, Setiawan mengungkapkan seleksi untuk tenaga honorer K2 dilakukan secara tertulis dengan lembar jawaban computer (LJK). “Peserta wajib mengikuti tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” ujarnya.

Dikatakan, ada tiga tipe soal tes, yakni tipe A (SLTP, SD), tipe B (SLTA, D1, D2 - D3/sarjana Muda, dan tipe C, yakni untuk jenjang pendidikan D4, S1, S2, dan S3. Penyusunan soal TKD dilakukan oleh Panitia Nasional Pengadaan CPNS dibantu oleh tim konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN). Sedangkan soal TKB, disusun oleh instasi pembina masing-masing. Untuk bidang kependidikan oleh Kemendikbud, untuk kesehatan oleh Kemenkes, bidang administrasi umum oleh BKN, dan seterusnya.

Menurut Setiawan, penentuan kelulusan tenaga honorer kategiori 2 berdasarkan nilai ambang batas (passing grade), yang ditetapkan oleh Menteri PANRB. “Sedangkan pengumuman hasil tes, baik TKD maupun TKB akan dilakukan oleh Menteri PANRB,”  tambahnya.

Apabila jumlah peserta seleksi K2 yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pension pada instansi bersangkutan, mereka dialokasikan pada tahun 2013. Namun bila jumlah yang memenuhi passing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pension, maka untuk tahun 2013 didahulukan yang usianya lebih tua. Selebihnya untuk tahun 2014. “Alokasi formasi juga memeprhatikan persentase belanja pegawai dalam APBD,” tambah Setiawan.

Tersebar di 540 instansi

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yulina Setiawati juga mengungkapkan, hingga tanggal 16 Juli 2013, tenaga honorer Yang sudah diproses di database sebanyak 613.919 orang. Dari jumlah itu, 12% (72.054) tenaga honorer kategori 2 tersebar pada 32 instansi pusat, sedangkan 88% (541.865) lainnya tersebar di 508 pemerintah provinsi juga kabupaten/kota.

Dari segi pendidikan,, 77% tenaga honorer kategori 2 berpendidikan  maksimal SLTA. Selain itu, jenis tugas yang diusung tenaga honorer kategori 2 mencakup 54% tenaga teknis atau administratif lainnya, 42% bertugas sebagai tenaga pendidik, dan 4% tenaga penyuluh atau kesehatan.  Sedangkan dari segi usia, 65% tenaga honorer kategori 2 masih berusia di bawah 35 tahun per Januari 2005.

Ditambahkan, hingga 18 Juli lalu masih ada 21 instansi yang belum melaporkan hasil uji publik dan 41 instansi yang usul penambahan honorernya tidak sesuai aplikasi dan tanpa formulir. Untuk itu, Yulina minta kepada para pejabat kepegawaian/BKD instansi dimaksud untuk segera menyelesaikan urusannya ke kantor pusat BKN. (bby/HUMAS MENPANRB)

Instansi yang Mengusulkan Penambahan TH 2 Tidak Sesuai Aplikasi (per 17 Juli 2013)

Instansi Belum melaporkan Hasil Uji Publik TH  2 (per 17 Juli 2013)

Download Contoh Soal, Kisi-Kisi CPNS 2013 Sistem CAT

Download Contoh Soal, Kisi-Kisi CPNS 2013 Sistem CAT

Deni Demian Renovtri    07.19    Comment   

Jakarta - Pemerintah bakal menyaring 60.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2013 ini. Nantinya para CPNS wajib lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengajak seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik di pusat maupun daerah agar seleksi CPNS tahun 2013 ini dilaksanakan dengan bersih, obyektif, transparan, kompetitif dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

"Hal itu perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan generasi muda bahwa untuk menjadi PNS hanya kemampuan diri sendiri," ungkap Azwar dalam keterangannya, Selasa (9/7/2013).

Azwar menegaskan, salah satu program percepatan reformasi birokrasi di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur adalah melakukan perbaikan Sistem Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Tujuannya agar seleksi ini menghasilkan CPNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, dan netral.

CPNS dimaksud harus memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, mampu berperan sebagai perekat NKRI. Selain itu, juga memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi pemerintah, serta memilki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

Untuk itu, lanjut Azwar, setiap CPNS harus mengikuti dan lulus tes kompetensi dasar (TKD), dan tes kompetensi bidang (TKB), sesuai bidang tugas masing-masing jabatan.

Untuk TKD, seperti tahun 2012, kisi-kisinya terdiri dari 3 kelompok.

• Pertama, tes wawasan kebangsaan (TWK), yang dimaksudkan untuk menilai penguasaan pegetahuan dan kemampuan mngimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI ini meliputi sistem tata Negara, baik pusat maupun daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Indoensia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

• Kedua, tes itelegensi umum (TIU), yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan verbal, yakni kemampuan dalam menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis, kemampuan numeric, yakni kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka.

• Ketiga, tes karakteristik pribadi (TKP), yang dimaksudkan untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan dan orang lain, kemampuan beradaptasi, mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Adapun kisi-kisi materi tes kompetensi bidang, disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansin pembina jabatan fungsional. Misalnya, untuk guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk medis paramedic oleh Kemenetrian Kesehatan.

Penyusunan soal dan pengolahan hasil TKD disusun oleh panitia pengadaan CPNS nasional, dibantu oleh tim ahli dari konsorsium perguruan tinggi. Untuk tahun ini, pengolahan hasil TKD juga akan menggunakan computer assisted test (CAT).

Untuk penentuan kelulusan TKD, berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli/Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan TKB, hanya untuk peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus TKD.

"Peserta seleksi dapat diproses pengangkatannya sebagai CPNS apabila telah lulus TKD dan lulus TKB," imbuh Azwar.

 Berdasarkan Pedoman Resmi Kisi-Kisi Pembuatan Materi Soal-Soal CPNS dari Pemerintah, soal cpns Tes Kompetensi Dasar (TKD) terdiri atas tiga katagori, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes karakteristik Pribadi (TKP).

Untuk download soal-soal Tes Kompetensi Dasar Klik Download

Berdasarkan Pedoman Resmi Pembuatan Materi Kisi-Kisi Soal-Soal CPNS yang ditetapkan pemerintah, bagi kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah yang mengadakan ujian Tes Kompetensi Bidang (TKB)  untuk formasi jabatan tertentu atau pekerjaan tertentu, maka bentuk ujian TKB bisa berbetuk ujian tertulis, tes psikologi lanjutan, wawancara, dan/atau ujian praktek.

Untuk download soal-soal Tes Kompetensi Bidang Klik Download

Sumber:  http://finance.detik.com/read/2013/07/09/165734/2297134/4/para-calon-ayo-bersiap-ini-kisi-kisi-soal-penerimaan-cpns-2013

Formasi Penerimaan CPNS Kal-Sel

Formasi Penerimaan CPNS Kal-Sel

Deni Demian Renovtri    06.56    Comment   

Tes CPNS 2013 (ilustrasi)

Formasi Penerimaan CPNS Beberapa Daerah Di Kalimantan Selatan (Kalsel) telah diketahui angka usulannya, meski usulan tersebut belum tentu disetujui 100% namun, paling tidak angka tersebut bisa menjadi patokan  angka maksimal formasi CPNS yang akan dilaksanakan di daerah tersebut tahun 2013 ini.

Jumlah Formasi Penerimaan CPNS untuk daerah di Kalsel seperti Kotamadya dan Kabupaten antara lain sebegai berikut :

Formasi penerimaan CPNS 2013, untuk Banjarmasin Berjumlah 623, terdiri dari 385 tenaga guru, dan 80 tenaga kesehatan dan 185  tenaga teknis.

Formasi Penerimaan CPNS 2013, Tanah Laut berjumlah 552, terdiri dari 345 guru, 75 Kesehatan dan 132 Tenaga teknis.

Formasi Penerimaan CPNS 2013, Hulu Sungai Selatan (HSS) berjumlah 48 orang.

Beberapa daerah lain seperti Tanah Bumbu, Tabalong, Kotabaru, Banjar, dan Banjarbaru belum menyebutkan jumlah formasi penerimaan CPNS untuk daerah tersebut namun seperti yang di kutip dari Banjarmasin.tribunnews.com mereka telah mengajukan usulan formasi untuk penerimaan CPNS tahun ini dan telah memenuhi syarat.

Pelaksanaan tes CPNS 2013 memang belum dapat dipastikan, menurut kabar yang beredar pelaksanaan test penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan dilaksanakan bulan Agustus, namun adapula yang meyakini pelaksanaan tersebut akan mundur dan dilaksanakan di bulan Oktober-Nopember 2013.

Syarat daerah dapat melaksanakan penerimaan CPNS tahun 2013 yang cukup berat adalah daerah tersebut harus memiliki anggaran belanja pegawainya harus di bawah 50 persen. Meski begitu beberapa daerah yang anggaran belanja pegawainya diatas 50 persen tetap mengajukan usulan penerimaan CPNS dengan berbagai alasan atau pertimbangan, hasil akhirnya apakah bisa melaksanakan perekrutan CPNS baru atau tidak tergantung pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB) yang bakal menentukan daerah yang berhak menerima CPNS baru.

Sumber

http://www.mjumani.net/2013/05/formasi-penerimaan-pns-di-kalsel.html

Tes CPNS Bagi 613.919 Honorer K2

Tes CPNS Bagi 613.919 Honorer K2

Deni Demian Renovtri    23.53    Comment   

Jakarta—Humas BKN, Sebanyak  613.919  tenaga honorer Kategori 2 akan mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Oktober nanti, demikian  disampaikan Deputi Informasi Kepegawaian BKN Yulina Setiawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2013 di Balai Kartini Jakarta, Kamis (18/7). Dalam Rakornas yang diikuti oleh perwakilan  pejabat pembina kepegawaian (PPK) serta instansi pengelola kepegawaian se-Indonesia yang mencapai 1.500 orang ini juga mengungkap bahwa masih ada 21 instansi yang belum melaporkan hasil uji publik dan 41 instansi yang usul penambahan honorernya tidak sesuai aplikasi dan tanpa formulir. Ditambahkan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan & RB Setiawan Wangsaatmaja bahwa alokasi formasi akan diberikan untuk tahun 2013 bila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi yang bersangkutan. Atau dialokasikan untuk formasi 2013 dan 2014 bila yang jumlah yang memenuhi passing grade melebihi jumlah PNS yang pensiun pada instansi yang bersangkutan, dengan mendahulukan usia yang lebih tua. Alokasi formasi ini juga tetap memperhatikan prosentasi anggaran belanja pegawai dalam APBD. Metode tes menggunakan lembar jawaban computer (LJK). Kuota untuk tenaga honorer K2 telah ditetapkan sebanyak 30% dari jumlah honorer K2 nasional. Materi tes meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Penggandaan dan distribusi soal oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional. Pelaksanaan tes dilakukan di instansi masing-masing. Untuk kabupaten/kota akan dikoordinasikan  oleh Gubenur. LJK hasil tes disampaikan ke Panitia Pengadaan CPNS Nasional. Penentuan hasil seleksi ditentukan oleh passing grade (nilai ambang batas tertentu) dan diumumkan oleh Menpan dan RB. (din)

Lowongan 60 Ribu CPNS Tahun Anggaran 2013, Khusus Pelamar Umum

Lowongan 60 Ribu CPNS Tahun Anggaran 2013, Khusus Pelamar Umum

Deni Demian Renovtri    08.47    Comment   

JAKARTA - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru tahun anggaran 2013 segera berjalan. Prosesnya dimulai September mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menetapkan 325 instansi pusat dan daerah yang memperoleh alokasi CPNS baru dari pelamar umum.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menyatakan, instansi yang memperoleh alokasi CPNS baru itu tersebar di pusat dan daerah. Perinciannya, 68 unit instansi pusat (kementerian/lembaga), 30 unit instansi pemerintah provinsi (pemprov), serta 227 unit instansi pemerintah kabupaten dan kota (pemkab/pemkot).

''Perincian instansinya, saya tidak hafal. Jumlah lowongannya seperti yang sudah saya sebutkan beberapa waktu lalu,'' katanya setelah rapat koordinasi pengadaan CPNS 2013 di Jakarta, Kamis (18/7).

Total kursi CPNS baru yang disediakan sekitar 60 ribu. Terdiri atas, 20 ribu kursi untuk instansi pusat dan 40 ribu untuk instansi daerah. Azwar mengungkapkan, untuk instansi pusat, pihaknya meminta tambahan lagi 5 ribu kursi. Namun, permintaan tersebut belum mendapat jawaban tertulis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebagian tambahan alokasi CPNS baru itu bakal disalurkan untuk Kemenkeu. ''Mereka bilang kekurangan tenaga urusan pajak. Sebab, Kemenkeu berjanji menggenjot penerimaan pajak,'' jelasnya.

Untuk instansi daerah, Azwar menyatakan, jumlah kursi CPNS baru tetap berkisar 40 ribu kursi. ''Itu saja belum terserap penuh jika diturunkan dalam formasi,'' katanya. Artinya, alokasi untuk instansi daerah masih bersifat sementara.

Sejauh ini, Kemen PAN-RB belum melansir secara terperinci nama instansi yang mendapat alokasi CPNS dari pelamar umum atau nontenaga honorer. Sebab, masih ada 10 instansi yang menunggu teken atau persetujuan menteri PAN-RB. Menurut rencana, publikasi dilakukan hari ini.

Azwar mengungkapkan, ada banyak alasan sehingga beberapa instansi tidak menerima alokasi CPNS dari pelamar umum. Salah satunya, instansi tersebut memang sama sekali tidak meminta formasi atau alokasi CPNS baru pelamar umum. ''Meski yang lain meminta jatah, bisa saja ada instansi yang tidak minta. Apakah tidak boleh?'' ujarnya.

Menteri yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, setiap instansi punya alasan untuk meminta atau tidak jatah CPNS baru. Bisa jadi PNS di instansi tersebut masih penuh. Kalaupun ada kekurangan, bisa ditambal dari alokasi pengangkatan CPNS baru dari pelamar tenaga honorer kategori II (K-2).

Penerimaan pelamar tenaga honorer hanya diikuti tenaga honorer K-2 yang memenuhi kriteria. Saat ini, jumlah tenaga honorer K-2 yang siap mengikuti tes mencapai 611 ribu orang. Padahal, alokasi CPNS baru dari pelamar tenaga honorer K-2 hanya sepertiga jumlah tersebut. Tes untuk kelompok itu menggunakan lembar jawaban komputer, sedangkan untuk pelamar umum menggunakan computer assisted test (CAT).

Selain itu, instansi tidak menerima alokasi CPNS baru karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari APBD yang disiapkan. ''Aturan ini tetap dijalankan sebagai hasil kebijakan moratorium penerimaan CPNS baru dulu,'' ungkap Azwar.

Penerimaan CPNS baru 2013 menggunakan kebijakan afirmasi. Pemerintah menyiapkan 62 formasi di kementerian/lembaga untuk pelamar cacat. Selain itu, ada 140 formasi untuk atlet berprestasi sebagai pelatih olahraga yang ditempatkan di provinsi, kabupaten, dan kota. Ada juga 100 formasi untuk putra-putri potensial dari Papua dan Papua Barat. (wan/c5/c11/ca) JPPN

Makin Tak Jelas Nasib Honorer K1

Makin Tak Jelas Nasib Honorer K1

Deni Demian Renovtri    08.31    Comment   

JAKARTA - Keterangan dari pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait nasib seluruh tenaga honorer kategori satu (K1) Pemko Medan, semakin tidak jelas. Pihak BKN sendiri sudah tidak bisa lagi memperkirakan kapan nasib tenaga honorer K1 Medan itu akan diputuskan.

Kasubag Publikasi BKN, Petrus Sujendro menjelaskan, sebenarnya hasil audit tujuan tertentu (ATT) yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap honorer K1 dari 32 kabupaten/kota, termasuk Medan, sudah selesai dilakukan. Hasilnya pun, sudah diserahkan ke masing-masing pemda.

Yang dimaksud adalah hasil audit yang sudah sering diberitakan koran ini, yakni dari 251 honorer K1 Medan, 143 di antaranya harus dilengkapi otorisasi, 82 dialihkan ke honorer K2, sedang 26 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan alias gagal total.

"Nah, rupanya, banyak sekali daerah yang menolak hasil ATT BPKP itu. Ada daerah yang beralasan, kalau hasil itu yang akan diumumkan, mereka takut didemo honorer K1 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," terang Petrus kepada JPNN kemarin (18/7).

Nah, oleh daerah, data hasil ATT BPKP itu dikembalikan lagi ke BKN. Oleh BKN, data itu diteruskan ke BPKP dan Itjen Kemenpan-RB.  "Sekarang dipending dulu. BKN sih maunya cepat, biar tak banyak PR yang menumpuk," ujar Petrus.

Jadi, kapan kira-kira akan diputuskan? "Ya, tidak tahu pastinya kapan. BKN menunggu saja dari BPKP," kata Petrus.

Kondisi yang seperti ini sudah pasti membuat jengkel 143 honorer K1 Medan yang sudah mendapatkan otoriasasi sebagaimana disyaratkan BKN. Sebaliknya, kondisi ini bisa menjadi kabar baik bagi 82 honorer K1 yang dialihkan menjadi K2 dan 26 yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Pasalnya, dengan adanya aksi protes dari 32 pemda yang menolak hasil ATT BPKP, bisa jadi keputusan terakhir  bisa berubah. Siapa tahu, jumlah honorer K1 Medan yang dinyatakan lolos bertambah. (sam/jpnn)

Bedah RUU ASN, Tentang Penghapusan Pegawai Honorer

Bedah RUU ASN, Tentang Penghapusan Pegawai Honorer

Deni Demian Renovtri    10.01    Comment   

Pemerintah akhirnya menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang  tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). RUU yang sejak 2 tahun lalu mulai dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR ini merupakan RUU Inisiatif Komisi II DPR RI. Berikutnya pembahasan masih akan berlanjut di pihak DPR RI.

Secara umum RUU ASN bertitik tolak dari semangat perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi. Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (WamenPAN-RB) Eko Prasodjo perubahan yang dimaksud  tidak hanya meliputi sistem, struktur, dan manajemen SDM, tetapi juga perubahan budaya, pola pikir, dan perilaku birokrasi itu sendiri.

Eko Prasodjo lebih lanjut menjelaskan perubahan tersebut meliputi pertama : penanaman budaya kinerja dan budaya pelayanan, kedua : cara pandang terhadap PNS sebagai sebagai sebuah profesi yang memiliki standar pelayanan profesi, kode etik profesi, dan pengembangan kompetensi profesi, ketiga : mereduksi atau mengikis  gejala pengaruh politik, hubungan kekerabatan, hubungan ekonomi, dan berbagai relasi lain dalam manajemen SDM serta keempat : menegakkan integritas dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam birokrasi.

Tentu semangat besar yang positif tersebut perlu mendapat dukungan nyata demi tercapainya tujuan dasar penyusunan RUU ASN tersebut yakni menempatkan pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi.

Pertanyaannya adalah apakah kerangka dan substansi keseluruhan dari RUU ASN tersebut telah siap dan tepat untuk menjalankan misi perubahan dengan tujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ? Bagaimana potensi hubungan antara RUU ASN dengan Undang-Undang lain yang terkait dengan kepegawaian dan sistem kelembagaan pemerintah pada bidang tertentu ? Apakah semua ketentuan yang ada di dalam RUU ASN telah dijamin tepat untuk diterapkan secara umum (general) tanpa memperhatikan kekhususan pada bidang-bidang tertentu tersebut ?

Pembagian Kelompok Pegawai Menurut RUU ASN

Pada bagian lain WamenPAN-RB mengatakan untuk memperkuat sistem merit dalam birokrasi, pegawai ASN kelak akan terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan basis utama kompetensi, kompetisi, dan kinerja. Namun yang perlu dicatat adalah penjelasan selanjutnya bahwa berbeda dengan istilah pegawai honorer atau pegawai tak tetap pada masa sebelumnya, PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS.

Hal ini sejalan dengan keterangan MenPAN-RB, Azwar Abukabar bahwa dalam RUU ASN tidak ada lagi tenaga honorer dan semacamnya, yang ada hanya 2 bentuk yakni PNS dan PPPK.

Dari keterangan ke-2 pimpinan Kementerian PAN-RB tersebut menjadi jelas bahwa semangat Pemerintah cq Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam konsepsi Undang-Undang Kepegawaian baru bernama RUU ASN tersebut adalah “mengurung” tenaga-tenaga tertentu yang telah mengabdi pada negara dengan menempatkan mereka pada wadah bernama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), apalagi jika pasal sisipan 99 A benar-benar ditetapkan keberadaannya.

Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2006

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) telah menata dan membagi kelembagaan penyuluhan dalam tiga jalur yakni kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya. Pada kenyataannya hingga saat ini kelembagaan penyuluhan yang tertata dari Pusat hingga Kecamatan barulah kelembagaan penyuluhan pemerintah. Itupun pada beberapa lini belum semua terwujud sesuai bentuk yang digariskan Undang-Undang.

Sejalan dengan pembagian kelembagaan penyuluhan tersebut UUSP3K juga telah menetapkan 3 jenis penyuluh yakni : 1. Penyuluh PNS, 2. Penyuluh Swasta, dan 3. Penyuluh Swadaya.

Untuk bidang penyuluhan pertanian, saat ini kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah memiliki personil Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 27.697 orang. Mengingat jumlah desa di Indonesia adalah sebanyak 72.143 desa maka jumlah kekurangan Penyuluh PNS adalah sebanyak 44.446 personil. Kekurangan ini sebagian diisi oleh Penyuluh Pertanian Honorer sebanyak 1.251 personil dan sebagian lagi dalam jumlah relatif besar diisi oleh Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) sebanyak – jumlah saat ini – 21.585 personil. Penambahan tenaga penyuluh dari THL TBPP ini merupakan wujud dukungan Pemerintah Pusat yang merekrut tenaga kontrak tersebut pada tahun 2006 – 2008 yang selanjutnya diperbantukan pada lembaga penyuluhan  di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sebagai petugas penyuluh yang melaksanakan tugas pada jalur kelembagaan penyuluhan pemerintah, maka THL TBPP ini memiliki tupoksi dan beban kerja yang sama dengan Penyuluh Pertanian PNS. Dalam kerangka hukum dan dasar kebijakan UUSP3K mestilah tenaga penyuluh THL TBPP ini dipandang sebagai tenaga penyangga strategis yang bersifat transisi akibat kekurangan petugas Penyuluh Pertanian PNS. Setelah 5 – 7 tahun mengabdi mestinya juga ada penanganan yang memperjelas status kerja mereka sesuai dengan kerangka dan substansi UUSP3K.

Maka atas kesadaran kolektif bahwa menjadi hak mereka untuk memperjuangkan status kerja yang jelas dan dengan pemahaman bahwa memperjuangkan aspirasi merupakan hak yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945 dan diatur secara teknis di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, maka sekitar 7000 – 10.000 THL TBPP se-Indonesia datang dan berkumpul di sebuah ruang kosong di depan Pintu Utama Monumen Nasional Jakarta, 27 Juni 2013  untuk menyuarakan aspirasi mereka. Penyampaian aspirasi yang mereka namakan Aksi Kebulatan Tekad THL TBPP se-Indonesia ini, langsung mendapat perhatian Pemerintah. Sepuluh perwakilan THL TBPP pada aksi tersebut diminta datang ke Kantor Sekretariat Negara. Setelah pada kesempatan pertama mereka diterima dan berdialog dengan Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan Setneg, beberapa menit kemudian para wakil THL TBPP ini diarahkan untuk berdialog langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Pertanian (Mentan).

Nasib dan Kejelasan Masa Depan THL TBPP di Ambang Waktu Pemberlakuan RUU ASN

Dalam dialog tersebut para wakil THL TBPP memaparkan aspirasinya secara jelas dan gamblang bahwa mereka menginginkan status kepegawaian yang pasti dalam bingkai hukum UUSP3K yakni status Penyuluh Pertanian PNS, sebuah posisi dimana mereka secara defacto telah mengemban dan menjalankan tugas-tugas serupa selama ini, dengan landasan pelaksanaan Pasal 16 A UU No. 43 Tahun 1999.

Namun dalam tanggapannya MenPAN-RB mengatakan THL TBPP harus mengikuti prosedur test untuk bisa menempati posisi formasi Penyuluh Pertanian PNS. Bagi yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak lolos seleksi test tersebut akan diarahkan ke dalam wadah PPPK. Di sinilah kebuntuan dialog itu terjadi. THL TBPP masih tetap dalam keyakinan dan pemahaman bahwa berdasarkan ketentuan UUSP3K dan dasar implementasi Pasal 16 A UU No. 43 Tahun 2013 mereka berhak untuk diarahkan langsung ke formasi Penyuluh Pertanian PNS. Sementara MenPAN-RB tetap bersikukuh bahwa era pengangkatan langsung sudah usai dengan terbitnya PP No. 56 Tahun 2012 yang hanya berlaku untuk 4 kategori yang semuanya berbasis batas waktu perekrutan sebelum tahun 2005, sementara THL TBPP direkrut antara tahun 2006/2007 – 2008/2009.

Beberapa Aspek Penting yang Luput dari Perhatian MenPAN-RB

1. Pada era akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an banyak sekali terjadi perekrutan tenaga honorer di umumnya lembaga pemerintah di daerah, terutama tenaga guru. Hal sebaliknya yakni penyusutan jumlah terjadi pada petugas penyuluh pertanian. Puncak penyusutan jumlah penyuluh pertanian terjadi pada tahun 2007 di mana hanya ada 24.908 petugas penyuluh pertanian PNS pasca diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Atas dasar itulah kemudian direkrut sekitar 25.000 THL TBPP se-Indonesia. Maka dalam hal ini patut menjadi keheranan kenapa pihak KemenPAN-RB tetap bersikukuh pada patokan waktu tahun 2005 sehingga THL TBPP terlewat dari pengaturan pengangkatan langsung menjadi PNS pada PP 56 Tahun 2012.

2. Berdasarkan substansi ketentuan THL TBPP jelas memenuhi Pasal 16 A ayat 1 yang kemudian diperkuat lagi oleh ketentuan jenis penyuluh pada Pasal 20 ayat 1 dan ketentuan pengangkatan penyuluh PNS pada Pasal 20 ayat 2 dan penjelasannya pada UUSP3K. Jika kemudian THL TBPP yang sudah mengabdi 5 – 7 tahun dan pada saat perekrutannya telah melalui mekanisme test tulis secara nasional, maka masa pengabdian selama sekian tahun dan standar perekrutan test tulis secara nasional tersebut tidak memiliki nilai positif sedikitpun dalam padangan pihak KemenPAN-RB.

3. Masih perlu kajian mendalam apakah penerapan pembagian pegawai ASN nantinya ke dalam kelompok PNS dan PPPK akan tepat bila diterapkan pada kelembagaan pemerintah tertentu seperti kelembagaan penyuluhan pertanian ? Jika dalam satu atap kelembagaan penyuluhan pertanian terdapat 2 kelompok penyuluh dengan tupoksi dan beban kerja yang sama, tapi yang satu berstatus PNS dan yang lain PPPK – yang tentunya dengan hak-hak yang berbeda, bukankah dalam jangka panjang akan memunculkan sekat psikologis secara nyata dan implikasinya tentu tidak akan sederhana?

4. Pemunculan tenaga penyuluh dengan wujud PPPK secara permanen di dalam kelembagaan penyuluhan pemerintah dengan sendirinya akan bertentangan ketentuan jenis penyuluh sebagaimana diatur di dalam UUSP3K. UUSP3K adalah dokumen negara yang legal dan sah serta masih segar berlaku hingga saat ini, sementara RUU ASN baru rancangan. Oleh karena itu wajar bila beberapa ketentuan di dalam RUU ASN khususnya pengelompokan pegawai patut dan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu yang terkait di dalam UUSP3K.

Pemerintah bersama DPR masih perlu mengkaji lebih mendalam dan lebih serius menyangkut hal-hal khusus semacam ini jika memang RUU ASN akan diarahkan untuk membangun SDM Pemerintah yang profesional dan sekaligus memiliki jiwa kesatuan yang kuat. Dalam hal ini Kementerian Pertanian dan komunitas THL TBPP yang secara nyata merupakan tenaga penyangga utama dalam jumlah yang signifikan untuk mendukung dan melengkapi tugas-tugas Penyuluh Pertanian PNS selama 5 – 7 tahun terakhir ini, perlu dilibatkan dan didengar suaranya secara jernih dan obyektif dalam pembahasan-pembahasan yang menyangkut ketenagaan pada jalur kelembagaan pemerintah.

Terakhir, pemerintah masih menyisakan pekerjaan yang belum dirampungkan terkait implementasi UUSP3K yakni menyangkut ketentuan Pasal 40 Bab XIII Ketentuan Penutup, di mana Pasal tersebut menyebutkan : “Peraturan Pelaksanan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Peraturan pelaksanaan tersebut tentu wajib mengatur teknis segala ketentuan yang ada di UUSP3K termasuk diantaranya amanat memprioritaskan pengangkatan penyuluh PNS demi memenuhi kekurangan kelompok tenaga tersebut di lapangan sesuai Pasal 20 ayat 2.

Nah, jika UUSP3K diterbitkan atau disahkan pada tanggal 15 Nopember 2006 oleh Presiden kemudian diundangkan pada hari yang sama oleh Menkum dan HAM, maka batas penetapan peraturan pelaksanaan tersebut seharusnya berada pada titik waktu 15 Nopember 2007. Sekarang, hari ditulisnya catatan opini ini adalah tanggal 12 Juli 2013. Berarti sudah sangat lama (hampir 7 tahun) keterlambatan itu berlangsung.

Nur Samsu

Penulis adalah Koordinator Tim Kajian Hukum Status Kepegawaian THL TBPP pada FORUM KOMUNIKASI THL TBPP NASIONAL dan Anggota Bidang Advokasi dan Hukum FORUM KOMUNIKASI THL TBPP JAWA TIMUR

Referensi

http://www.kopertis12.or.id/2013/04/29/seputar-ruu-aparatur-sipil-negara-oleh-eko-prasojo-wamen-kemenpan-rb.html

http://www.merdeka.com/peristiwa/ruu-aparatur-sipil-negara-hapus-pegawai-honorer.html

Dilatih Kurikulum 2013, Guru Banyak Alami Diskriminasi

Dilatih Kurikulum 2013, Guru Banyak Alami Diskriminasi

Deni Demian Renovtri    00.49    Comment   

 

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menerima sejumlah laporan pemantauan dari para guru peserta pelatihan guru, baik guru Inti maupun guru sasaran (mata pelajaran), yang merupakan perwakilan dari daerah atau sekolah yang ditunjuk melaksanakan kurikulum 2013. Berdasarkan laporan para guru tersebut FSGI mengklasifikasi persoalan-persoalannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Retno Listyarti mengatakan bahwa dari segi teknis, peserta yang jumlahnya banyak ternyata tidak bisa ditampung dalam satu penginapan, sehingga harus berpencar. Secara teknis sangat menganggu karena peserta antre di antarjemput, sementara penjemputan hanya menggunakan satu buah kijang. Alhasil banyak peserta yang kerap telat mengikuti acara pelatihan.

"Substansi metodenya didominasi ceramah, searah. Bukan metode partisipatif dan demokratis seperti di gembar-gemborkan pemerintah selama ini. Ceramah dipastikan dilakukan oleh semua guru inti," katanya dari siaran pers yang diterima Okezone, Sabtu (13/7/2013).

Lanjutnya, ketika guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digabung ternyata para guru bahasa Inggris mengalami diskriminasi, mulai dari kualitas tempat menginap sampai terlambat menerima soal pretest.

Konsep yang dibangun dalam pelatihan pada prakteknya tidak mendorong berpikir holistik, kritis dan kontekstual. Konsep berpikir tiga pilar ESD hanya diwacanakan bukan dipraktikkan dalam pelatihan," katanya.

Kemudian, banyak peserta pelatihan di level guru sasaran baru menerima perintah berangkat pelatihan hanya tiga sampai empat jam sebelum pelatihan di mulai sehingga kurang persiapan.

"Guru Inti di jenjang SD kebingungan bagaimana menentukan silabus untuk pelajaran yang jadi pilihan. Menurut si guru tersebut ada enam jampel untuk pilihan dan peserta didik bisa milih pelajaran yang disukai," katanya.

Dengan demikian, Sekolah bingung menentukan guru yang akan berangkat pelatihan, karena diminta hanya satu sampai dua orang sementara untuk matematika gurunya dalam satu paralel bisa tiga orang karena jam matematika banyak.

"Dalam proses pelatihan yang pertama, konsep dan rasionalisasi kurikulum 2013 tidak dikemukakan dengan baik oleh guru inti. Si pelatih hanya memberitahu bahwa perubahan ini adalah keinginan Presiden dan si guru inti memperlihatkan slide RJPMN Bapenas dan mengatakan bahwa Presiden ingin metodologi pembelajaran guru berubah," katanya.

Selain itu, di Jakarta, SMP 98, 175, 166,131, 211, 276, 242, 253, 254 dan 239, tidak ditunjuk tapi melaksanakan. Uniknya para guru mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPS sudah dilatih kurikulum 2013 di puncak pada 13-15 Juni 2013 oleh Dinas Pendidikan DKI jakarta, padahal pelatihan instruktur nasional baru dilaksanakan 26-30 Juni 2013.

"Dalam proses pelatihan kedua, ketika mulai masuk ke KI/KD, guru inti hanya memperlihatkan beberapa slide dan guru sasaran diminta menyebutkan tanpa menjelaskan apa yang ada di Kurikulum 2006 (KTSP) karena menurut Trainer tidak penting lagi, katanya Presiden mendengar keluh kesah para Guru dan membuatnya mudah dengan mendatangkan Kurikulum 2013 yang sudah dibuatkan silabus dan buku sudah disiapkan," katanya. (ade)

Efek Domino Ada Pada Kurikulum 2013

Efek Domino Ada Pada Kurikulum 2013

Deni Demian Renovtri    01.10    Comment   

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengibaratkan Kurikulum 2013 yang akan diterapkan pemerintah mulai Senin (15/7) pekan depan sebagai sebuah kendaraan yang memiliki efek domino dan bisa membawa perubahan. Menurutnya, perubahan itubakal berdampak pada penataan sistem perbukuan.

"Lazim berlaku selama ini, buku ditentukan oleh penerbit, baik menyangkut isi maupun harga, sehingga beban berat dipikul peserta didik dan orang tua," kata Menteri asal Jawa Timur itu, Jumat (12/7).

Namun dengan sistem perbukuan dalam implementasi Kurikulum 2013, isi buku dikelola oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud. Sedangkan substansinya diarahkan oleh tim pengarah dan pengembang kurikulum. Tujuannya, agar isi buku dapat dikontrol dan kualitasnya pun lebih baik.

Mantan Menkominfo itu juga mengklaim Kurikulum 2013 akan berdampak pada penataan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) di dalam penyiapan dan pengadaan guru.  Dengan demikian penerapan Kurikulum 2013 dipandang sebagai momentum tepat untuk melakukan penataan terhadap pola pelatihan guru, termasuk penjenjangan terhadap karir guru dan kepangkatannya.

"Ke depan, sedang disiapkan konsep yang terintegrasi antara jenjang karir dan kepangkatan dengan penilaian profesi guru. Selama ini, keduanya terpisah," jelasnya.(Fat/jpnn)

Download Contoh RPP 2013 Gratis

Download Contoh RPP 2013 Gratis

Deni Demian Renovtri    02.37    Comment   

Pada kesempatan kali ini pusat informasi akan berbagi artikel mengenai RPP untuk kurikulum 2013. RPP atau singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan suatu implementasi dari silabus yang merupakan dasar sebagai program pengajaran. Dalam penerapannya mulai tahun pelajaran 2013/2014 Kurikulum Baru 2013, dengan demikian tentu akan terjadi berbagai perubahan kompetensi dan metode baru dalam membuat penyusunan RPP pun juga akan mengalami perubahan. Silabus Kurikulum 2013 dibuatkan oleh Kemdikbud.

Kalau pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, dalam penerapannya, Kurikulum 2013 menggunakan metode pembelajaran tematik intergratif. Bahwa, dalam metode ini materi yang dipelajari dikaitkan dengan memakai sebuah tema, sistem mata pelajaran tidak begitu terlihat. Untuk itu, setiap tingkatan kelas disediakan kurang lebih delapan tema yang harus diajarkan guru.

RPP Kurikulum 2013 ini memuat beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar. Sepanjang ini, belum begitu banyak pelatihan yang dilakukan oleh Kemdikbud bagi guru-guru dalam menerapkan Kurikulum 2013, termasuk dalam menyusun RPP yang sesuai Silabus Kurikulum 2013. 

Sumber : http://pengumumanbagianda.blogspot.com/2013/07/contoh-rpp-2013-download-gratis.html

Berikut contoh RPP SD Kurikulum 2013 yang dapat didownload:

• Download Contoh RPP Kurikulum 2013
• Download Contoh RPP Kelas 4 SD Kurikulum 2013
• Download Contoh RPP Kelas 5 SD Kurikulum 2013  
• Tidak hanya itu, alam menyusun RPP guru harus mencantumkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan disusun dalam RPP tersebut. Ditambah lagi di dalam RPP secara rinci harus memuat Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian.

  - See more at: http://pengumumanbagianda.blogspot.com/2013/07/contoh-rpp-2013-download-gratis.html#sthash.sKQqTs57.dpuf

Kepsek dan Pengawas Tunggu Guru Bintang 4

Kepsek dan Pengawas Tunggu Guru Bintang 4

Deni Demian Renovtri    05.50    Comment   

Pada proses Verval NUPTK 2013 melalui berbagai tahapan, baik itu Data pribadi, Angket EDS yang terdiri dari 56 pertanyaan buat Guru dan 42 Pertanyaan buat Kepala Sekolah, amatlah ribet jikalau internet jalannya lemot belum lagi ada ratusan bahkan ribuan manusia yg mengakses alamat yg sama secara online yg konon katanya makin lola aja alias loadingnya lambat.

Bapak/Ibu sekalian para operator Sekolah yang banyak jasa nya (hmm) ada seputar pertanyaan mengapa Kepsek saya pada data Rinci tidak bisa di isi.
Berikut jawaban dari BPSDMPK-PMP Kemdikbud 2013

PTK yth,

Khusus kepala sekolah dan pengawas sekolah pelaksanaan ajuan verval lv.2 dapat dilaksanakan jika seluruh guru dan siswa telah melengkapi EDS masing-masing dan seluruh PTK telah berstatus bintang 4.
Untuk itu mohon para kepala sekolah dan pengawas sekolah memastikan para guru, staf dan siswa telah melengkapi dan menyelesaikan tugas masing-masing di PADAMU NEGERI.
Demikian infromasi dari kami, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Salam PADAMU NEGERI,

Admin Pusat
BPSDMPK-PMP Kemdikbud 2013

Jadi pada sabar dulu ya Bapak Kepsek dan Bapak-bapak Pengawas karena harus menunggu dan memastikan Guru-guru anda berbintang 4.

di wilayah KKG Jaro cukup banyak Guru yg sudah berada pada Level 2 dan bintang 3 pada tahapan final di admin sekolah, namun setelah kami coba konfirmasi ke Disdik Tabalong untuk pengajuan pakta integritas agar berbintang 4 (full) kalau bintang 7 Puyer buat obat pusing ada di meja saya, jawaban mereka dengan ramah dan santun (11/7) untuk guru agar menyimpan dulu berkas-berkasnya anda sudah berada pada level yg cukup aman. Ungkap Pa Iji (sapaan akrab beliau

"Bagi Guru-guru yang sudah pada tahap level dua, bintang 3 ada pakta integritas dengan di bubuhkan materai 6 ribu, kami berharap agar disimpan dulu karena pada disdik sendiri belum ada aplikasi atau software untuk validasi bintang 4" tandas pria yang bertubuh tambun tersebut


Regard KKG Rayon 1 Jaro

Free Download Kurikulum 2013

Free Download Kurikulum 2013

Deni Demian Renovtri    19.14    Comment   

Mulai tahun ajaran 2013/2014 ini Kurikulum 2013 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat (MI) sudah bisa didownload. Melalui Permendikbud Nomor 67 tahun 2013 tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) telah merilis Kurikulum 2013 untuk SD/MI.

Bahwa dalam sistem penerapannya Kurikulum 2013 untuk SD/MI diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan ada penguatan tata kerja guru yang bersifat kolaboratif. Adapun Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi siswa.

Untuk Struktur Kurikulum 2013 terdiri dari Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia siswa pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga.

Bahwa Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik siswa, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Selengkapnya, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013 bisa didownload di tautan berikut:

DOWNLOAD KURIKULUM 2013 UNTUK SD/MI

Sedangkan Beban belajar Kurikulum 2013 untuk kelas I adalah 30 jam, kelas II 32 jam, kelas III 34 jam, sedangkan kelas IV, V, dan VI adalah 36 jam. Dengan durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit. Sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk tiap mata pelajaran adalah relatif. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan siswa dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan. 

 Kunjungi

Sumber nya :

PUSAT INFORMASI