Sebanyak
60 persen honorer kategori satu (K1) yang tersebar di 32 daerah baik
provinsi maupun kabupaten/kota tidak memenuhi kriteria. Hal ini
berdasarkan rekomendasi dari tim pokja audit tujuan tertentu (ATT).
Hanya saja menurut Rere Laode, anggota tim pokja ATT, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mempunyai otoritas apakah akan menggunakan rekomendasi tersebut atau tidak. "Tim Pokja ATT sudah menyampaikan rekomendasinya kepada BKN. Hasil rekomendasi itu 60 persen honorer K1 tidak memenuhi kriteria," ungkap Rere kepada JPNN di kantornya, Rabu (3/7).
Ia menyebutkan, hasil ATT yang sudah diserahkan sejak April lalu ke BKN itu hanya 12,8 persen memenuhi kriteria, dan 38 persen otorisasi. Mengenai otorisasi, ada perbedaan pendapat antara tim pokja dengan BKN. Namun karena yang berhak memutuskan BKN, otorisasi mengikuti versi BKN juga yaitu pejabat pengelola anggaran.
"Otoritas itu ada di BKN, karena hasil audit (ATT) hanya berupa rekomendasi saja. Terserah BKN menentukan memenuhi kriteria (MK) atau tidak memenuhi kriteria (TMK)," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala BKN Eko Sutrisno mengatakan, hasil ATT sudah jelas. Berapa yang MK, TMK, dan bisa diluncurkan ke kategori dua (K2)."BKN sudah menyampaikan hasil ATT kepada pimpinan PPK 32 daerah tersebut," pungkasnya. sumber (esy/jpnn)
Hanya saja menurut Rere Laode, anggota tim pokja ATT, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mempunyai otoritas apakah akan menggunakan rekomendasi tersebut atau tidak. "Tim Pokja ATT sudah menyampaikan rekomendasinya kepada BKN. Hasil rekomendasi itu 60 persen honorer K1 tidak memenuhi kriteria," ungkap Rere kepada JPNN di kantornya, Rabu (3/7).
Ia menyebutkan, hasil ATT yang sudah diserahkan sejak April lalu ke BKN itu hanya 12,8 persen memenuhi kriteria, dan 38 persen otorisasi. Mengenai otorisasi, ada perbedaan pendapat antara tim pokja dengan BKN. Namun karena yang berhak memutuskan BKN, otorisasi mengikuti versi BKN juga yaitu pejabat pengelola anggaran.
"Otoritas itu ada di BKN, karena hasil audit (ATT) hanya berupa rekomendasi saja. Terserah BKN menentukan memenuhi kriteria (MK) atau tidak memenuhi kriteria (TMK)," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala BKN Eko Sutrisno mengatakan, hasil ATT sudah jelas. Berapa yang MK, TMK, dan bisa diluncurkan ke kategori dua (K2)."BKN sudah menyampaikan hasil ATT kepada pimpinan PPK 32 daerah tersebut," pungkasnya. sumber (esy/jpnn)
0 Comments
Posting Komentar
Mohon tidak berkomentar dengan link aktif, dan kami mohon maaf apabila komentarnya tidak kami setujui atau bahkan kami hapus
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.