Inilah Solusi Dan Masalah Verval NRG Padamu Negeri

Nomor Registrasi Guru atau istilah kerennya NRG menjadi salah satu bahan verifikasi dan validasi data/VERVAL NRG di padamu negeri kalau pada sebelumnya mereka punya agenda Verval NUPTK kali ini ada yang baru lagi, sebagai penjelasan yang datang agak telat dari tim pusat padamu negeri apa tujuan Verval NRG dan seputar tanya jawab tentang verval nrg yang dilakukan para PTK atau OPS terutama bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikat sertifikasi. berikut panduan verval NRG.

Walau sedikit kurang jelas tujuan awalnya namun secara telat padamu kembali memberikan penjelasan terkait ini, terang saja banyak kejadian NRG tidak ditemukan pada database mereka yang diberikan solusi meski usul ulang terutama bagi guru-guru naungan kemenag, sangat mengherankan NRG yang mereka terima selama ini rupanya dinyatakan tidak valid !!! salah satu indikatornya tak ada pada database mereka walau sudah bertahun-tahun menerima tunjangan sertifikasi dan NRG ini adalah salah satu syarat akan cairnya tunjangan tersebut, mengapa bisa tidak valid?

Berikut penjelasan Padamu Negeri.
1. Bagaimana tata kelola NRG selama ini?
Sesuai Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2008 pasal 10 ayat 4 bahwa Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai Guru setelah mendapat Nomor Registrasi Guru (NRG). NRG dikelola dan diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik (Pusbangprodik) BPSDMPK PMP Kemdikbud sejak tahun 2007 sampai saat ini. Sehingga bila ada NRG yang tidak sesuai dengan arsip database NRG dari Pusbangprodik maka dinyatakan tidak valid. 

2. Apa tujuan dari VerVal NRG di Padamu Negeri?
Ada 2 (dua) tujuan dari VerVal NRG, yaitu: 
Pertama, untuk memverifikasi dan memvalidasi ulang bagi setiap Guru yang telah memiliki Sertifikasi Pendidik dan NRG yang diterbitkan oleh Pusbangprodik BPSDMPK PMP Kemdikbud sejak 2007 s/d 2014 agar lebih tertib, terjamin validitas/keabsahannya dan terpantau rekam jejak pemilik NRG tersebut.

Kedua, Untuk menerbitkan NRG baru bagi pemilik Sertifikasi Pendidik namun belum memiliki NRG yang diterbitkan resmi oleh Pusbanprodik baik pada pola sertifikasi PSPL atau Portofolio atau PLPG atau PPG selama periode 2007 - 2014 kelulusan sertifikasinya. 

3. Bagaimana mekanisme VerVal NRG di Padamu Negeri?
Padamu Negeri menggunakan Arsip Database NRG milik Pusbangprodik yang tersimpan sejak 2007 s.d 2014. Ada 1.8 juta data NRG yang terekam di Arsip Database NRG milik Pusbangprodik sampai saat ini. Dari 1.8 juta data arsip NRG tersebut telah direkonsiliasi dengan data akun PTK di Padamu Negeri. Oleh karena itu pada proses VerVal NRG mensyaratkan akun PTK di Padamu Negeri minimal bintang 4 ungu dan akan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis perlakuan, antara lain:

A. Otomasi Pemberian NRG
Bila data arsip NRG Pusbangprodik telah sesuai dengan data akun PTK di Padamu Negeri (NUPTK dan NAMA PTK). Maka saat proses VerVal NRG berlangsung sistem Padamu Negeri langsung memberikan info NRG PTK tersebut secara otomatis. Selanjutnya PTK melengkapi data-data sesuai sertifikasinya untuk mencetak S26b2 sebagai tanda bukti ajuan pengesahan ke Admin Dinas/Mapenda (S26c2).

B. Klaim NRG (Sengketa NRG)
Bila data arsip NRG Pusbangprodik belum sesuai dengan data akun PTK di Padamu Negeri (NUPTK dan NAMA PTK). Maka saat proses VerVal NRG berlangsung sistem meminta PTK memasukkan data NRGnya secara manual untuk dicarikan ke database arsip NRG dari Pusbangprodik. 

B.1 Apabila hasil pencairan dari data arsip NRG telah sesuai dengan data PTK bersangkutan, maka PTK dapat melakukan proses klaim kepemilikan NRG tersebut dengan melengkapi data-data sesuai sertifikasinya untuk mencetak S26b3 sebagai bukti ajuan klaim melalui Admin Dinas/Mapenda (S26c3). Persetujuan dari Admin Dinas/Mapenda ini secara elektronik dikirim ke Admin Pubangprodik untuk dilakukan verifikasi dan validasinya. Apabila disetujui klaim NRG tersebut oleh Admin Pusbangprodik maka akan diterbitkan S26d3.

B.2. Apabila hasil pencarian dari data arsip NRG tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data PTK bersangkutan, maka PTK dapat melakukan prosedur Ajuan NRG Baru (S26a). 

Inilah Solusi Dan Masalah Verval NRG Padamu Negeri

C. Ajuan NRG Baru
Ajuan NRG baru dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

C.1. PTK telah memiliki sertifikasi dari LPTK namun belum memiliki NRG. 

C.2. PTK telah memiliki NRG namun tidak diketemukan saat proses pencarian dari proses klaim sebagaimana dijelaskan di poin B. klik link dibawah 

PTK memproses ajuan NRG baru dengan melengkapi data-data sesuai sertifikasinya kemudian cetak bukti ajuan NRG baru (S26a). Surat Ajuan S26a tersebut diserahkan ke Admin Dinas/Mapenda untuk diverifiksi dan divalidasi dengan cetak bukti S26c1. Selanjutnya ajuan NRG baru tersebut otomatis akan tampil di dasabor Admin Pusbangprodik untuk diproses penerbitan NRG baru (S26d1). 


4. Bagaimana bila PTK menyatakan telah memiliki NRG (termasuk telah menerima tunjangan profesi berdasarkan NRG tersebut) namun tidak diketemukan saat VerVal NRG di Padamu Negeri atau ternyata NRG tersebut milik orang lain?

Tentunya sebagaimana dijelaskan pada poin 1 bahwa penerbit resmi NRG adalah Pusbangprodik. Sehingga bila tidak ditemukan NRG dimaksud atau tidak sesuai kepemilikannya pada arsip database NRG Pusbangprodik maka NRG tersebut dinyatakan tidak valid/tidak sah meskipun mungkin NRG tersebut telah digunakan sebagai dasar penerimaan tunjangan profesi. 

5. Bagaimana bila PTK yang telah memiliki sertifikasi dan NRG namun tidak melakukan VerVal NRG di Padamu Negeri?

Sebagaimana dijelaskan pada poin 2 (Tujuan VerVal NRG) serta berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2008 pasal 10 ayat 4, maka apabila PTK pemilik sertifikasi dan NRG tidak melakukan VerVal NRG di Padamu Negeri hingga batas 30 Juni 2015 maka NRGnya dinyatakan tidak valid/tidak sah. 

6. Apabila PTK telah memiliki NRG lama namun tidak sesuai saat VerVal NRG sehingga yang bersangkutan mengajukan NRG baru dan mendapatkan NRG baru. Bagaimana dampaknya terhadap tunjangan yang telah diterima berbasiskan NRG lama selama ini?

NRG tidak bisa dipisahkan dengan NUPTK, karenya syarat NRG adalah harus memiliki NUPTK terlebih dahulu. Sehingga bila kasus tersebut terjadi maka setelah 30 Juni 2015 nanti, Pusbangprodik akan melakukan prosedur rekonsilisasi data NRG-NUPTK dengan unit pengelola tunjangan terkait baik di Kemdikbud maupun di Kemenag. 


7. Bagaimana memilih pola sertifikasi dan kode mapel yang sesuai saat melengkapi data VerVal NRG di Padamu Negeri?

a. Apabila akun PTK telah memiliki NUPTK dan lulus sertifikasi periode 2007 - 2014 dengan TMT Awal sebagai Guru < 2006 maka pilih pola sertifikasi PSPL/PF/PLPG. Selain itu pilih pola PPG yang sesuai jalurnya. 

b. Kode Mapel Sertifikasi yang tersedia ada 3 (tiga) pilihan sebagai berikut:
   - Pilih kode mapel [2007-xxx] bila lulusan sertifikasinya antara tahun 2007 - 2008
   - Pilih kode mapel [2009-xxx] bila lulusan sertifikasinya antara tahun 2009 - 2014
   - Pilih kode mapel [2015-xxx] bila tidak ditemukan di kode mapel [2009-xxx]

Catatan dari referensi dari beberapa rekan OPS:
Dengan atas dasar kemandirian PTK, program yang katanya zero budget APBN ini kerjasama Padamu Negeri milik BPSDMPK-PMP dan PT.Telkom serta iklan Goggle adsense seperti web blog milik kami ini, mengesampingkan peran kesejahteraan operator sekolah, minim sosialisasi karena yang diinginkan adalah kemandirian PTK walau sejatinya siapa yang berperan disini apakah murni semua ptk yang mengerjakan verval nrg nya atau sebaliknya bahkan jadi lahan basah bagi oknum-oknum tertentu, segala aneka macam survey pada login ptk dan login sekolah namun entah dibuat apa data survey tersebut, 

Pendataan seluruhnya dengan sistem online tak memperhitungkan bagaimana kondisi sarana dan prasana serta koneksi internet sekolah diberbagai daerah.

Beberapa rekan OPS mengatakan apalah daya bagi seorang operator sekolah, 
"Posisi kami serba salah, tidak dikerjakan kami pun dapat ancaman, apalagi data ini juga nampak memiliki efek yang sistematik jika tidak dikerjakan, dikerjakan kami merasa ini adalah pekerjaan mubazir kita harus input data yang sama seperti dapodik program nasional yang akrab dengan slogan satu data nya, nyatanya kami harus input data bertubi-tubi pada bagian kemdikbud yang lain dengan alasan program internal (Padamu Negeri milik BPSDMPK-PMP) walau data yang diinput yang itu-itu saja.

Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS Tahun 2015 Ini Kriterianya

Program subsidi tunjangan fungsional (STF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) atau yang lebih akrab dikenal dengan Guru Honorer yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. pada berita yang telah lalu kami telah sedikit memberikan informasi akan juknis dari kemdikbud menyangkut baca Kriteria Penerima bantuan kualifikasi akademik

Besaran STF sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Fungsional
Subsidi Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Kriteria guru penerima STF adalah sebagai berikut:
1. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK)

2. Diprioritaskan kepada guru yang memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam tatap muka per minggu dan diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;

3. Diutamakan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik) atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota;

4. Diprioritaskan kepada guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV atau Guru dalam jabatan yang sedang mendapat kesempatan peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.

5. Guru yang dimaksud pada angka 2 di atas yang telah mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah, masih memungkinkan untuk mendapatkan subsidi tunjangan fungsional.

6. Guru dalam jabatan bukan PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS Tahun 2015 Ini Kriterianya


[Baca Juga Syarat Daerah bagi guru penerima tunjangan khusus]

Penetapan dan Pendistribusian Kuota
1. Guru yang termasuk sebagai nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional adalah semua guru yang datanya valid dalam Dapodikdas.

2. Pemerintah menentukan kuota nasional tahun 2015 bagi guru jenjang pendidikan dasar sebanyak 59.916 orang. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota kab/kota secara proporsional berdasarkan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional.

4. Penentuan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tanggal 18 Maret 2015 sesuai dengan kriteria dan skala prioritas yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini dengan mempertimbangkan kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan.

5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi hak untuk membatalkan nominasi subsidi tunjangan fungsional apabila guru guru bersangkutan tidak memenuhi syarat, secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ditentukan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional.

6. Setelah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sejak ditentukannya nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional, Pemerintah akan menetapkan penerima subsidi tunjangan fungsional berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan kuota yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota

Selengkapnya klik  Download Juknis Tunjangan Fungsional

Download Kisi-Kisi Uji Kompetensi Kepala Dan Pengawas Sekolah

Uji Kompetensi Kepala Sekolah atau UKKS dan Uji Kompetensi Pengawas Sekolah telah dirilis BPSDMPK-PMP pada tahun 2015 ini, kepala sekolah dan pengawas sekolah akan dipetakan kompetensi yang dimilikinya dalam berbagai hal terutama manajemen dalam dunia pendidikan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah merilis kisi-kisi Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan pengawas Sekolah pada tahun 2015 ini.

Seperti berita sebelumnya dari Padamu Negeri tentang baca Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah serta batas pemutakhiran data dengan hal yang dijanjikan tersebut maka tak hanya ada uji kompetensi Guru atau UKG kali ini UKKS dan UKPS akan diselenggarakan juga guna mewujudkan Kepala sekolah yang berkualitas dan pengawas yang berkualitas pula
Baca Petunjuk Pemutakhiran data Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Padamu Negeri.

Dalam kisi-kisi UKKS (Uji Kompetensi Kepala Sekolah)

Manajerial
Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, dengan indikator , Merumuskan visi sekolah/madrasah, Membedakan rumusan visi dan misi Merumuskan misi sekolah/madrasah, Membedakan rumusan misi dan tujuan sekolah/madrasah, Merumuskan tujuan sekolah/madrasah, Membedakan rumusan visi dan tujuan sekolah/madrasah, Menyusun rencana kerja sekolah/madrasah, Menyusun perencanaan evaluasi program sekolah/ madrasah
Mengarahkan perencanaan evaluasi program.

Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya
secara optimal
Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sekolah/madrasah
Memaksimalkan sumberdaya sekolah/madrasah dalam perencanaan dan
pelaksanaan program

Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi
pembelajaran peserta didik

Mengaitkan budaya sekolah/madrasah dengan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif.
Mengarahkan tumbuhnya iklim yang memotivasi timbulnya prakarsa,
kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan
psikologis peserta didik Mencerahkan peserta didik untuk berkompetisi secara sehat dalam meningkatkan prestasi belajar 
Selengkapnya kami lampirkan file unduhan...

Download Kisi-Kisi Uji Kompetensi Kepala Dan Pengawas Sekolah


Kisi-kisi UKPS (Uji Kompetensi Pengawas Sekolah)
Supervisi Manajerial 
Menguasai metode, teknik dan prinsip- prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan di sekolah. Menerapkan prinsip-prinsip supervisi manajerial untuk
peningkatan mutu pendidikan di sekolah Menerapkan metode supervisi manajerial
Menerapkan teknik supervisi manajerial untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Menerapkan teknik supervisi manajerial untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah

Menyusun program kepengawasan
berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan di sekolah Menganalisis kebutuhan program kepengawasan supervisi manajerial Membagankan program kepengawasan supervisi manajerial berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah Merancang program kepengawasan supervisi manajerial berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di
sekolah

Selengkapnya...




Syarat Daerah Bagi Guru Penerima Tunjangan Khusus Tahun 2015

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
Tunjangan khusus ditujukan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Lihat Juga Kriteria Guru Penerima Bantuan Kualifikasi Akademik

Daerah yang terpencil atau terbelakang adalah:
a. daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil, seperti daerah yang memiliki pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh tertentu yang tidak dapat dicapai dengan jalan kaki ataupun tidak memiliki akses transportasi yang memadai; dan
b. daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi, serta tidak memiliki sumberdaya alam.

Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah, serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.
Mekanisme pengecekkan bagi Guru Penerima Tunjangan dengan SK yang ditentukan pusat silahkan cek disini Info PTK

Daerah perbatasan dengan negara lain adalah:
a. bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan
b. pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.

Besaran Tunjangan Khusus
PNS dan guru bukan PNS yang telah disetarakan adalah setara 1 (satu) kali gaji pokok, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah dana tunjangan khusus bagi guru bukan PNS yang belum di inpassing adalah sebesarRp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-orang per-bulan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
Syarat Daerah Bagi Guru Penerima Tunjangan Khusus Tahun 2015

Kriteria Guru Penerima
Guru penerima tunjangan khusus tahun 2015 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Guru yang ditugaskan mengajar di daerah khusus oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (yayasan).
2. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
3. Memiliki kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.
4. Satuan pendidikan di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota/Gubernur dan diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Usulan penetapan calon penerima tunjangan khusus tahun 2015 berdasarkan usulan dari kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan baik secara manual maupun secara digital (dapodik).
6. Penugasan guru di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Guru yang ditugaskan di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhak mendapatkan tunjangan khusus walaupun guru yang bersangkutan menerima tunjangan profesi.

Baca Juga Syarat Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS

Kriteria Daerah Khusus
Penetapan daerah khusus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) dan data dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

1. Kriteria daerah yang terpencil atau terbelakang adalah:
a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;
b. tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
c. tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Kriteria daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat.

3. Kriteria daerah perbatasan dengan negara lain adalah sebagai berikut:
a. sebagai kawasan laut dan kawasan daratan pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi batas laut teritorial (BLT), batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), batas landas kontinental (BLK), dan batas zona perikanan khusus; dan/atau
b. sebagai kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

4. Kriteria daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut:

a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik;
b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat Pemerintah yang berwenang.

5. Kriteria pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (duaribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.

Selengkapnya Download Juknis Tunjangan Daerah Khusus



Kriteria Penerima Bantuan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV Bagi Guru PNS dan Bukan PNS Jenjang Dikdas

Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB bertujuan untuk memotivasi guru menyelesaikan studi sampai memperoleh ijasah S-1/D-IV, memfasilitasi upaya peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran, mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru, dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung guru untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1/D-IV.

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S-1) atau Diploma empat (D-IV). Pemberian dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi.

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV bagi guru PNS dan bukan PNS untuk jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB dibayarkan melalui Direktorat P2TK Dikdas sebesar Rp 3.500.000,-/tahun. Bantuan biaya peningkatan kulaifikasi akademik tidak dikenakan pajak.

Kriteria Penerima Bantuan Kualifikasi Akademik
1. Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

2. Guru PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.

3. Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.

4. Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB negeri, yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.

5. Guru bantu yang masih aktif mengajar, pada SD/SDLB/SMP/SMPLB dan Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV.

Selain kriteria tersebut di atas, guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

1. Guru PNS harus melampirkan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang di kabupaten/kota.
2. Guru bukan PNS harus melampirkan surat izin dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
3. Guru tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari instansi/unit lain.
4. Guru yang telah mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah, masih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan peningkatan kualifikasi S-1/D-IV dari Pemerintah.
5. Program Studi yang diambil sesuai dengan tugas mengajar yang sedang diampu;
6. Usia maksimum 55 tahun pada saat pendaftaran;
7. Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif atau sudah lulus seleksi dari perguruan tinggi .
8. Satu lembar copy Ijazah terakhir.
9. Mengisi Biodata (lampiran 2) termasuk nomor NPWP.
10. Foto copy buku (Nomor Rekening) Bank atas nama pribadi dan masih aktif.
11. Melampirkan foto copy NPWP.
Kriteria Penerima Bantuan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV Bagi Guru PNS dan Bukan PNS Jenjang Dikdas

Penetapan dan Pendistribusian Kuota
1. Guru yang termasuk sebagai nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah semua guru yang datanya valid dalam Dapodikdas.

2. Pemerintah menentukan kuota nasional tahun 2015 bagi guru jenjang pendidikan dasar sebanyak 84.750 orang. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota kab/kota secara proporsional berdasarkan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.

3. Penentuan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tanggal 18 Maret 2015 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini dengan skala prioritas berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), semester yang telah ditempuh, jumlah jam mengajar, masa kerja dan usia, dengan mempertimbangkan kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi hak untuk membatalkan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV apabila guru bersangkutan tidak memenuhi syarat, secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ditentukan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
Setelah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sejak ditentukannya nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, Pemerintah akan menetapkan penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan kuota yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.

Mekanisme Pembayaran Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik ke S-1/D-IV
1. Pemerintah menentukan kuota calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan data penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV tahun anggaran 2015 untuk masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini.

2. Pemerintah menentukan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan data guru yang sudah valid pada dapodikdas.

3. Pemerintah menetapkan calon guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV paling lambat tanggal 25 Maret 2015 secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan, setelah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV sesuai kuota yang diberikan.

4. Sebelum penerbitan SK penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, guru dapat melihat kelengkapan data dan atau persyaratan untuk menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV pada situs:
a. http://223.27.144.195:8081/
b. http://223.27.144.195:8082/
c. http://223.27.144.195:8083/
d. http://223.27.144.195:8084/
e. http://223.27.144.195:8085/
Jika ada persyaratan yang kurang, Guru dapat melengkapi melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing.

5. Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SK penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV bagi guru calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV yang memenuhi syarat, satu kali dalam satu tahun.

6. Berdasarkan SK penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, Direktorat P2TK Dikdas menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN). Pembayaran dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.

Selengkapnya Download Juknis Aneka Tunjangan Kemdikbud

Inilah Juknis Aneka Tunjangan Kemdikbud

Kemdikbud melalui P2TK Dikdas menyediakan petunjuk tekhnis atau Juknis aneka tunjangan pada tahun ini, agar bisa diketahui syarat dan ketentuan bagi si penerima tunjangan tersebut, dari Tunjangan Profesi/Sertifikasi, Tunjangan Akademik, Tunjangan Fungsional bagi guru bukan PNS juga ada tunjangan khusus Dikdas

Kiranya sangat baik untuk diketahui oleh rekan-rekan semua terutama bagi seorang guru yang tentunya wajib mengetahui petunjuk tekhnis serta berbagai syarat yang wajib dipenuhi agar tunjangan tersebut bisa diterima.

Dari petunjuk ini kita pelajari dan tentu saja dapodiklah jadi acuan sumber utama data yang dijadikan patokkan utama seperti kiranya kita ketahui pada penjelasan tunjangan Kualifikasi S1.
Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S-1) atau Diploma empat (D-IV). Pemberian dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi.
Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ini bertujuan:

1. Mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai memperoleh ijasah S-1/D-IV;
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran;
3. Mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru.
Inilah Juknis Aneka Tunjangan Kemdikbud


Program subsidi tunjangan fungsional (STF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Besaran STF sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran,
dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui mekanisme dana transfer adalah tunjangan yang diberikan kepada seluruh guru PNSD yang telah memiliki
sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun, serta diberikan kepada seluruh guru PNSD terhitung mulai awal tahun
anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan bagi guru PNSD yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis ini, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 UndangUndang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tunjangan Profesi bersifat tetap selama guru yang bersangkutan
melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 
Berikut klik download pada link dibawah dari beberapa Petunjuk Teknis yang digunakan sebagai dasar pembayaran terkait aneka tunjangan bagi Guru pada tahun anggaran 2015 di bawah ini :

1.   Download Juknis Tunjangan Profesi 2014.

Untuk melakukan pengecekkan penerima tunjangan akan hadir setelah sinkronisasi dapodik dan bagi siapa yang
memenuhi kriteria dan dinyatakan dengan sk akan mudah dilakukan pengecekkan Pada Klik Info PTK/LTD


Aplikasi Kartu NRG/Nomor Registrasi Guru

Kita ketahui bersama Nomor Registrasi Guru ini amatlah penting terutama bagi rekan-rekan guru yang sudah memiliki sertifikat sertifikasi, Aplikasi kartu NRG atau nomor Registrasi Guru ini  saya dapatkan saat pencarian di goggle nama pemilik juga ada didalamnya tak usah khawatir karena kami selalu berikan apresiasi siapa yang membuat merupakan karya yang sangat bermanfaat. pada sebelumnya ada Kartu PTK atau dikenal juga dengan Kartu NUPTK di padamu negeri.

Padamu Negeri saat ini kita disibukkan dengan kegiatan verval NRG, dari upload scan Ijazah terakhir hingga sertifikat sertifikasi, dari format ajuan NRG bagi yang belum memilikinya format tersebut dikenal dengan S26a dan bagi yang sudah memiliki akan lahir s26b, bagi pemilik sertifikat sertifikasi kiranya sangat penting akan kehadiran nomor registrasi Guru. yang sampai saat ini masih ramai dengan Upload File Error dan NRG tidak ditemukan

NRG Sendiri sebenarnya akan keluar dengan sendirinya pada naungan kemdikbud jika kita melakukan cek pada lembar info ptk jadi tak usah khawatir atau muncul kekhawatiran untuk tidak keluar nomor registrasi guru. cek saja di Lembar Info PTK kalau kurang yakin

Kembali pada topik Aplikasi gratis kartu NRG ini cukup mudah untuk digunakan, bisa dilihat dengan tampilan begini berbagai warna dan background.
Aplikasi Kartu NRG/Nomor Registrasi Guru
Ada berbagai varian warna silahkan pilih dan jangan lupa sesuaikan karena contoh milik saya asal saja, berikut cara penggunaan aplikasi kartu NRG guna melakukan cetak
1. copy-kan font "connectcode39" (kode barcode) pada "system:\windows\fonts" (terlampir di download)
2. Buka Aplikasi Cetak Kartu Nrg.Xlsm
3. enable/aktif-kan dulu fungsi macros-nya (boleh dilewati)
4. isi profil secara lengkap (klik profil)
5. isi data guru (klik edit biodata)
6. sebelum mencetak ketika melakukan klik "cetak kartu nrg"
pastikan :
- logo sekolah-nya diganti, dengan cara:
1) klik kanan pada gambar logo-nya,
2) klik change picture
- stempel sekolah-nya yg bisa diedit langsung, (klik edit stempel)
- photo ptk-nya dengan cara:
1) klik gambar photo-nya
2) klik format - shape fill - picture (manual saja)

3) harap maklum, masih dalam tahap pengembangan untuk editing macrosnya biar otomatis, soalnya kalo pake insert "image (aktivex control)", stempel-nya tertutup photo.

Cara ganti Foto kita lihat cara berikut:
Klik kanan pada foto cari icon pensil dan yang terpenting cara merubah background/template warna pada kartu NRG. 

klik print priview (ctrl + f2)
klik zoom
klik page setup
klik header/footer
klik custom header
hapus "&[picture]" pada center section
klik insert picture
klik insert picture 1 x lagi
klik replace

cari background template-nya

Template dengan berbagai varian warna juga kami sediakan dalam link download dibawah ini.
Silahkan klik link dibawah ini untuk mengunduhnya. ingat pasword dan petunjuknya juga disediakan didalam jelas disebutkan pasword aplikasi NRG ini "apa yah" tanpa tanda petik
dan pasword untuk ekstrak winrar isi dengan "1" tanpa tanda petik
Download Aplikasi Kartu NRG Gratis disini


Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Ini Batas Akhir Pemutakhiran Data

Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas yang akan diselenggarakan BPSDMPK - PMP Kemdikbud tak lama lagi akan di lakukan, kala pada Guru maka kita kenal pada istilah Uji Kompetensi Guru maka kali ini BPSDMPK - PMP Kemdikbud akan kembali melaksanakan Uji Kompetensi Kepala Sekolah Dan Pengawas,
Guna mengukur kompetensi yang dimiliki oleh Kasek dan pengawas kegiatan yang dimaksud BPSDMPK - PMP Kemdikbud ini bertujuan tak lain seperti yang dimaksud diatas, dengan data acuan untuk rekrutmen peserta dari Uji Kompetensi Kepala Sekolah ini dari pendataan berbasis Online Padamu Negeri dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
Pemutakhiran data Kepala Sekolah serta pengawas menjadi suatu keharusan jika ingin terekrut dalam kegiatan uji kompetensi ini, dan yang harus sangat diperhatikan deadline yang ditentukan oleh pusat dalam proses Pemutakhiran data.
Dan sangat diperhatikan ajuan kolektif keaktifan PTK klik lihat contoh ajuan kolektif berada pada login Kepala sekolah, secara serentak keaktifan bisa diusulkan secara bersama dari akun kepala sekolah hal ini juga jadi acuan pemutakhiran data Kepala Sekolah
Untuk surat edaran resmi tak lama lagi akan dirilis dari BPSDMPK - PMP Kemdikbud/padamu negeri dan dibawah ini info yang diteruskan dari tim padamu negeri.

Info dari Rakor BPSDMPK - PMP Kemdikbud di P4TK Penjas & BK yang masih berlangsung hari ini (24 - 27 Februari 2015).
Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Ini Batas Akhir Pemutakhiran Data
Akan dilaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas khusus naungan Kemdikbud se-Indonesia pada tanggal 23 - 28 Maret 2015.
Surat Edaran resmi perihal kegiatan Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas akan segera menyusul diterbitkan.
Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau bagi seluruh sekolah negeri/swasta naungan Kemdikbud se-Indonesia untuk memutakhirkan data Kepala Sekolah dan Pengawas di PADAMU NEGERI selambatnya 4 Maret 2015 sebagai dasar penetapan calon peserta Uji Kompetensi dimaksud.

Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Tanya Jawab Dari Kemdikbud

1. Mengapa Kemdikbud melakukan ekuivalensi kegiatan
pembelajaran/pembimbingan? Dengan adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006
berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan Kurikulum Tahun 2006. Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.

Untuk mengatasi kondisi pemenuhan beban mengajar - agar mereka memperoleh tunjangan profesi - dibuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan ekivalensi kegiatan pembelajaran pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban
kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu. Khusus untuk jenjang SMP, hanya rombel yang terdaftar pada data dapodik semester pertama tahun ajaran 2014/2015 sebagai rombel yang melaksanakan kurikulum 2013.

2. Bagi siapa saja ekuivalensi itu berlaku?
Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka yang dapat diekuivalensikan sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu, diperuntukkan bagi guru
SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun
pelajaran 2014/2015.
Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Tanya Jawab Dari Kemdikbud

3. Apa tujuan dilakukannya ekuivalensi?
Mengatasi permasalahan guru yang bersertifikat pendidik yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013,
kemudian menggunakan kurikulum tahun 2006 untuk memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

4. Apakah ekuivalensi dimaksud berlaku untuk semua guru di semua rombel? 
Tidak. Ekuivalensi berlaku hanya bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama tahun
pelajaran 2014/2015 menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Sebagai contoh, seorang guru mata pelajaran matematika yang mengajar pada rombel kelas 7/8 dan 9 atau rombel kelas 10/11 dan 12, ketika semua rombel tersebut kembali ke
Kurikulum Tahun 2006, guru tersebut dapat melakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan hanya untuk rombel kelas 7/8 dan kelas 10/11. Adapun bagi rombel kelas 9 dan 12 tidak dapat diberlakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan karena belum pernah melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015.

5. Mata pelajaran apa saja yang boleh dilakukan ekuivalensi
pembelajaran/pembimbingan untuk pemenuhan beban mengajar guru dan pada jenjang pendidikan apa? Bukan mata pelajaran yang diekuivalensikan kegiatan pembelajarannya, tetapi guru SMP/SMA/ SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun
pelajaran 2014/2015 yang dapat melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/ pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu. Mereka yang terkena dampak adalah yang mengajar:
a. Mata pelajaran di SMP meliputi
1) Bahasa Indonesia,
2) Ilmu Pengetahuan Alam,
3) Matematika,
4) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
5) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,
6) Seni Budaya, dan
7) TIK.

b. Mata pelajaran di SMA meliputi
1) Geografi,
2) Matematika,
3) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,
4) Sejarah, dan
5) TIK.

c. Mata pelajaran di SMK meliputi
1) Bahasa Indonesia,
2) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan,
3) Sejarah, dan
4) TIK/Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi
(KKPI).

6. Dari uraian mata pelajaran tersebut, mengapa guru-guru di Sekolah Dasar tidak terkena dampak?
Guru di sekolah dasar merupakan guru kelas, yang beban kerjanya sudah bisa mencukupi 24 jam tatap muka per minggu dan bahkan bisa lebih dari itu berdasarkan struktur program kurikulum.

7. Berapa banyak kegiatan pembelajaran/pembimbingan yang dapat diekuivalensikan?
Ada 5 jenis kegiatan ekivalensi pembelajaran/pembimbingan yang dapat
dipilih oleh guru sesuai dengan kebutuhannya, yaitu guru menjadi:
a. walikelas,
b. pembina OSIS,
c. guru piket,
d. membina kegiatan ekstrakurikuler, seperti OSN, Keagamaan,
Pramuka, Olah raga, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, dan
KIR, atau
e. menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau
program pendidikan kesetaraan.

Upload File Error NRG Tidak Ditemukan Ini Penjelasannya

Permasalahan pada proses Verifikasi dan Validasi Nomor Registrasi Guru atau verval NRG yang dialam banyak rekan OPS dan guru yang sampai saat ini kami bisa sedikit rangkumkan dari jawaban tim pusat padamu negeri menyangkut berbagai hal yang kiranya patut kita simak dan perhatikan.berbagai penjelasan dan Solusi masalah NRG Tidak ditemukan, Upload File keterangan Error, NRG Milik Orang lain ini masalah yang lagi hot di PADAMU NEGERI

1. Muncul tampilan Data NRG tidak ditemukan ( banyak dialami pada ptk kemenag) Apa yang harus di lakukan?
Jawab: Memang rata-rata NRG Kemenag yang bermasalah, namun saat dicoba NRG sergur 2013 bisa. Berdasarkan sumber admin padamu negeri. Database NRG sudah dikeluarkan semua dan tersimpan di pusbangprodik/BPSDMPK/Padamu Negeri. Untuk kasus ini sebaiknya tunggu kabar
selanjutnya. Barangkali belum semua masuk di database aplikasi padamu negeri.
Upload File Error NRG Tidak Ditemukan Ini Penjelasannya

2.Bagaimana dengan Guru Belum Memiliki sertifikat sertifikasi ?
Jawab: Tidak Perlu di verval NRG.

3.Bagaimana dengan Pilihan Jalur Sertifikasi?
Jawab: ada kesalahan pilihan dimaksud awal rilisnyya. Untuk saat itu bisa ditunda dulu sampai perbaikan selesai dilakukan tim teknis, sistem nanti akan mengubah otomatis menjadi PLPG setelah perbaikan.

Baca Penjelasan Jalur Sertifikasi Guru

4. Batas akhir Verval NRG kapan ?
Jawab: 30 Juni 2015


5.Sekolah saya tidak mempunyai Scan untuk memindai file sertifikat, bolehkah di foto memakai kamera, ? Bolehkah memakai fotocopian?

Jawab: Boleh, asal jelas terlihat, karena yang diminta adalah format gambar,
Untuk fotokopi gambar saya belum bisa memastikan, karena nanti yang verifikasi adalah admin dinas.


6. Piagam itu yang mana yang dimaksud?
Jawab: Piagam yang dimaksud di sini adalah sertifikat pendidik guru yang sudah sergur


7. Mengapa dan bagaimana solusi saat Upload file sertifikat dan ijazah error?
Jawab: Coba kecilkan ukuran gambar scan yang akan di upload untuk meringankan kerja server, ini sudah saya coba dan berhasil.

Upload File Error NRG Tidak Ditemukan Ini Penjelasannya

itulah informasi sementara yang kami bisa rangkum dari tanya jawab padamu negeri. semoga bermanfaat